Friday , May 26 2017
Home / bandung raya / Biaya Politik Besar karena Masa Kampanye Tiga Bulan Diskusi Bedah Pilgub 2018, Landscape Politic Lokal Indonesia dan Jabar Ekspres
AMRI RACHMAN DZULFIKRI/JABAR EKSPRES DISKUSI POLITIK: Ketua PSSI Kota Bandung Yana Mulyana (kedua dari kanan), Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat H. Mq Iswara (tengah), dan Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) Fiki Satari (ketiga dari kiri) berfoto bersama diskusi politik Pilkada Kota/Kabupaten Tahun 2018 di Graha Pena Jabar Ekspres, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (15/5).

Biaya Politik Besar karena Masa Kampanye Tiga Bulan Diskusi Bedah Pilgub 2018, Landscape Politic Lokal Indonesia dan Jabar Ekspres

darikita.com, BANDUNG – Mahalnya biaya politik pada setiap perhelatan demokrasi selalu menjadi sorotan masyarakat. Sebab, pada setiap gelaran pemilu jumlah peredaran uang untuk biaya politik bisa terbilang sangat fantastis.

Direktur Lembaga Kajian dan Konsultan Politik dari Landscape Indonesia Asep Komarudin mengatakan, indikasi mahalnya sebuat perhelatan pesta demokrasi ini ditunjukkan dengan penyediaan anggaran untuk Pilkada di Jabar pada 2018 nanti.

Dirinya menyebutkan, untuk perhelatan Pilkada serentak di Jabar, Pemprov Jabar menganggarkan Rp 1,6 triliun lebih yang disalurkan dalam dua tahap.

Baik itu untuk KPU, Bawaslu, Kemanan TNI/Polri dan ele­men masyarakat lainnya.

”Jadi secara substansinya pemerintah sendiri mengelu­arkan biaya besar untuk pil­kada serentak di 16 kabupaten/kota dan pilgub Jabar nanti,” jelas Asep dalam diskusi Lands­cape Politik Lokal Indonesia di Graha Pena Harian Umum Jabar Ekspres, kemarin (15/5).

Dirinya mengakui, besaran anggaran ini sebetulnya dip­eruntukan untuk 16 kabupa­ten/kota dalam penyeleng­garan pilkada. Dia berpan­dangan, besarnya angka yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu penyelen­ggaran pilkada seharusnya lebih elok jika menghasilkan pemimpin yang memiliki in­tegritas dan kapabilitas dalam menyejahterakan masyarakat.

Asep menilai, dalam pelaks­anaannya nanti dana pemilu yang disediakan pemerintah bagi partai politik tentunya masih kurang memadai. Me­ski, alat peraga kampanye dan biaya sosialisasi calon sudah ditanggung oleh pemerintah. Terlebih, dalam aturan sen­diri KPU membolehkan pe­rolehan dana kampanye yang bersumber dari luar partai.

Di tempat yang sama, Se­kretaris DPD Partai Golkar MQ Iswara yang turut hadir subagai pembicara menerang­kan, biaya politik untuk pil­kada serentak kali ini kemun­gkinan akan lebih besar da­ripada pilkada sebelumnya. Sebab, pada aturan KPU yang baru masa kampanye nanti akan lebih lama yaitu selama tiga bulan.

Comments

comments

Check Also

Dorong Pembangunan Kawasan Metropolitan Cirebon Raya DPRD Jawa Barat Sadari Potensi Besar

darikita.com, CIREBON – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara mengatakan, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *