Monday , January 29 2018
Home / BERITA UTAMA / DPR Jangan Mengadu Domba Lima Fraksi Setujui Legalkan LGBT
TERBAWA SUASANA PILKADA: Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. DPR RI diimbau tidak mengeluarkan komentar-komentar miring yang membuat gaduh parlemen.

DPR Jangan Mengadu Domba Lima Fraksi Setujui Legalkan LGBT

darikita.com – JAKARTA – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut ada lima fraksi di DPR menyetujui soal LGBT membuat kalangan parlemen merasa terganggu. Politisi PKB meminta kalangan DPR untuk tidak membuat pernyataaan gaduh dan mengadu domba.

”UU yang mana yang akan melegalkan LGBT, tidak ada dan tidak benar itu. Tidak satupun rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Silakan cek di Prolegnas,” ujar Sekretaris Fraksi PKB DPR Cucun Syamsulrijal kemarin (22/1).

Cucun Syamsulrijal meminta, para politisi di DPR agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa mengadu domba, apalagi merusak citra parlemen. Hal itu bisa memicu kegaduhan baru. ”Apalagi semua punya semangat yang sama bekerja untuk rakyat di parlemen,” katanya.

Dia mengakui 2018 yang disebut dengan tahun politik membuat tensi politik semakin mudah panas. Kendati demikian dia berharap kompetisi di tahun politik di tahun politik ini dijalankan secara demokratis dan santun. ”Ayolah sama-sama berlomba dalam kebaikan, berpolitik dengan santun dan riang gembira,” ajaknya

Dia menegaskan, Fraksi PKB menolak pernikahan sejenis atau LGBT. ”PKB sudah jelas, la wong UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu hasil ikhtiar KH Bisri Syansuri, tokoh pendiri NU Kakek Buyut Muhaimin Iskandar Ketum kita,” tandasnya.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan DPR segera menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi perluasan makna pada pasal perzinaan (284), pemerkosaan (285), dan pencabulan (292) di KUHP. Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan, pihaknya akan terus mencermati dan mengawal pembahasan RUU KUHP di DPR.

MUI, lanjut dia, turut menyesalkan putusan itu karena MK tidak berani mengambil terobosan hukum di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat Indonesia akan perlindungan dari kejahatan kesusilaan. MUI menilai, berkembangnya perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah disebabkan tidak adanya payung hukum yang cukup memadai dan tidak terpenuhinya unsur perzinaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

”Ini sama halnya dengan membiarkan dan mendorong berkembangnya perilaku lesbian, homoseksual (gay, Red), biseksual, dan transgender (LGBT),” ujar Zainut kemarin.

Menurut dia, MUI sangat prihatin dengan semakin berkembangnya pemikiran dan budaya hidup sebagian manusia Indonesia yang sekuler, liberal, serta jauh dari nilai-nilai agama dan kesusilaan. Hal itu tentu tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan dasar itu, MUI mendorong DPR dan presiden untuk menindaklanjuti putusan MK itu. (tau/c11/oki/rie)

Check Also

Awas Pelaku LGBT Merebak Di Cimahi Jumlah nya Capai 700 Lebih

darikita.com – CIMAHI –Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di ternyata keberadaan banya tersebar di wilayah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *