Wednesday , January 31 2018
Home / BERITA UTAMA / Sekda Iwa Tekankan Netralitas ASN
TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/DARIKITA.COM SOSIALISASI NETRALITAS ASN: Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwan Karniwa (tengah kanan), Ketua Bawaslu Ketua Bawaslu Jawa Barat, Herminus Koto (tengah kiri) di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto,(30/1).

Sekda Iwa Tekankan Netralitas ASN

BANDUNG –Pemprov Jabar bersama Badan Pengawas Pe­milu (Bawaslu) Jawa Barat terus menyosialisasikan agar Apara­tur Sipil Negara (ASN) di ling­kungan Pemerintahan Pro­vinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berlaku netral dalam penyel­enggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Hal tersebut dilakukan ber­dasarkan surat edaran yang dikeluarkan Komisi ASN dengan Nomor b2900/ksn/11/2017 tanggal 10 No­vember 2017 terkait penga­wasan netralitas pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Selain itu, sosialisasi terse­but juga berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Nomor b/71/m.sm.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 terkait pelaksanakan netrali­tas bagi ASN pada penyelang­garaan Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta pilpres 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa men­gatakan, aturan yang diberla­kukan sekarang terbilang ketat lantaran ASN tidak diperbole­hkan menghadiri deklarasi dengan atau tanpa mengguna­kan atribut calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018. ”Artinya kalau pakaian preman pun, kalau ketahuan dia PNS itu pasti ditindak,” kata Iwa, kemarin (30/1).

Dikatakan Iwa, dengan ada­nya sosialisasi yang dilakukan Pemprov bersama Bawaslu Jabar kepada para ASN. Diri­nya meminta agar ASN di lingkungan Pemprov Jabar mematuhi semua ketentuan yang dikeluarkan. Iwa juga meminta setiap Kepala Dinas (Kadis) yang hadir agar me­nyampaikan lagi kepada ASN di masing-masing Organi­sasi Perangkat Daerah (OPD).

”Umumnya seperti yang di cek oleh Bawaslu seperti halnya di Sumedang itu karena keti­daktahuan PNS, makanya kita lakukan sosialisasi,” ujarnya.

Iwa menuturkan, ketentuan tersebut berlaku sejak dikelu­arkannya surat edaran peng­awasan netralitas ASN dari Komisi ASN dan Menpan RB. Jika ada ASN yang terbukti melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan ada sanksi bagi ASN tersebut.

Sementara itu, Ketua Bawa­slu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, dalam pencalonan kepala daerah 2018 pihaknya telah mene­mukan 18 kasus pelanggaran ASN di tiga kabupaten/kota. Bahkan, dalam satu kasus yang terjadi di Kabupaten Su­medang, Bawaslu menemukan ASN yang terlibat SKN.

Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu bersama OPD di Jawa Barat untuk melakukan penandatan­ganan fakta integritas agar dalam penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tidak ada lagi ASN yang berlaku tidak netral.

”Fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama ini agar ASN yang ada di Jawa Barat tidak terlibat, cukup yang 19 ini saja,” kata Harminus.

Sebanyak 18 kasus tersebut, kata Harminus, ditemukan di tiga daerah yaitu, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar dan Kabupaten Subang diantaranya, guru dari jajaran OPD serta tujuh Kepala Desa (Kades) yang akan segera ditindaklanjuti.

Sementara untuk kasus ter­akhir yang terjadi di Sumedang, saat ini sedang dalam proses karena ASN tersebut diketahui mengunggah foto bersama saat deklarasi pasangan calon dan juga ikut mengantarkan pasangan calon ke swalayan.

”Yang 11 ASN ini sudah kita sampaikan kepada Komisi ASN lalu ditembuskan ke Kemenpan RB dan Mendagri untuk diambil tindakan hukum sesuai dengan pelanggaran,” ujarnya lagi.

Harminus menegaskan, ke­tentuan tersebut berlaku bagi semua ASN sesuai dengan undang-undang nomor 5 ta­hun 2014, walaupun hanya seorang ajudan pimpinan daerah. Sebab, ada kepolisian yang akan mengawal pasangan calon baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang maju dalam Pilkada.

”Sanksi ke depan ini dalam kampanye nanti tidak saja etik pelanggaran ASN tapi sampai pemberhentian ASN bahkan juga ada denda dan pidana,” tegasnya. (mg1/rie)

Check Also

Pusat Arsip Kemenhub Berada di Soreang

darikita.com – SOREANG- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan Gedung Pusat Arsip yang berada di jalan Bhayangkara, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *