Friday , May 26 2017
Home / BERITA UTAMA / Tolak Hadirkan Miryam, KPK Beberkan Alasan Penetapan Tersangka
DITANGKAP: Politisi partai Hanura, Miryam (mengenakan baju salur) saat ditangkap polisi karena kesaksian palsu di persidangan kasus E-KTP, belum lama ini.

Tolak Hadirkan Miryam, KPK Beberkan Alasan Penetapan Tersangka

darikita.com, JAKARTA – Hakim tunggal dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan mem­berikan keterangaan tidak benar, Asiadi Sembiring me­nolak permohonan penasihat hukum Miryam S. Haryani. Dalam sidang kemarin (15/5) mereka meminta hakim mengi­zinkan Miryam hadir sebagai prinsipal untuk memberikan kesaksian.

Asiadi menjelaskan, dia ha­nya bertugas memeriksa per­mohonan. Yakni pemeriksa­an praperadilan. ”Yang lain saya tidak berwenang,” kata dia tegas. Untuk itu, dia me­nolak permintaan penasihat hukum Miryam. Dia pun me­nyebutkan bahwa dalam si­dang praperadilan tidak di­kenal menghadirkan prinsipal.

Keterangan itu, dia sampai­kan sebelum menutup sidang. Dia meminta agar penasihat hukum Miryam memperha­tikan wewenangan hakim dalam sidang praperadilan. ”Tolong dibaca kembali,” pin­tanya. Asiadi kemudian me­nyampaikan bahwa agenda sidang selanjutnya mendengar jawaban Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK).

Meski sudah ditolak oleh Asiadi, penasihat hukum Miryam tidak menyerah. Mita Mulia, salah seorang penasihat hukum Miryam optimistis dapat menghadir­kan kliennya dalam persi­dangan. ”Bukan ditolak. Ka­rena agendanya belum. Tadi kan (kemarin) pembacaan permohonan, besok agenda­nya jawaban,” ujarnya.

Menurut Mita, permohonan menghadirkan Miryam disam­paikan kemarin guna mengantisipasi prosedur yang perlu dilakukan. Sebab, saat ini Miryam juga berstatus sebagai tahanan KPK. Pihaknya berjanji mengkuti persidangan sesuai ketentuan yang ber­laku. ”Dikabulkan atau tidak, kami lihat lagi nanti,” ucap dia.

Dalam sidang kemarin, Mita tidak sendirian. Dia di­dampingi oleh Aga Khan Ab­duh dan penasihat hukum lainnya. Melalui permohonan pemeriksaan praperadilan yang dibacakan kemarin, me­reka meminta status tersang­ka Miryam dicopot. ”Menya­takan tidak sah penetapan tersangka atas nama pemohon Miryam S. Haryani,” pintanya.

Selain itu, melalui permo­honan tersebut Aga juga me­minta hakim menyatakan surat perintah penyidikan (sprindik) No. Sprin.Dik-28/01/04/2017 yang diterbit­kan pada Rabu (5/4) tidak sah dan tidak berdasar hukum. ”Oleh karenanya penetapan (tersangka) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ungkap Aga.

Comments

comments

Check Also

Dorong Pembangunan Kawasan Metropolitan Cirebon Raya DPRD Jawa Barat Sadari Potensi Besar

darikita.com, CIREBON – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara mengatakan, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *