Senin , 19 Agustus 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Ada Dugaan Siswa Titipan
LUSTRASI/ DOKUMENTASI JABAR EKSPRES PULANG SEKOLAH: beberapa siswa meninggalkan gedung sekolah di SMAN 20 Bandung, Jalan Ciliwung, Kota Bandung dengan wajah sumringah karena telah selesai belajar.

Ada Dugaan Siswa Titipan

BANDUNG – Pasca Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) selesai Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orangtua Siswa (Fortusis) dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia (Askida) menduga adanya tidakan curang yang dilakukan oknum orang tua dengan melakukan pendaftaran secara offline.

Ketua Fagi Iwan Hermawan mengatakan, temuan ini sudah dilaporkan kepada Ombudsman Jawa Barat. Sehingga, atas temua tersebut dia meminta agar ditelusuri.

’’Indikasi adanya siswa titipan pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA,’’kata Iwan ketika ditemui di Kantor Ombusman Jabar kemarin. (18/7).

Dia mengatakan, atas temuan itu, sebetulnya pihaknya sudah berulangkali melaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan.

Untuk itu, laporan ke Ombudsman agar masalah ini dapat dilakukan penelusuran. Sebab, secara aturan jika temuan ini terbukti siswa yang diterima secara offline sudah menyalahi prosedur.

Dia menyebutkan, indikasi siswa titipan banyak ditemukan diberbagai sekolah SMA di Jabar. Hal itu, terlihat dari penerimaan siswa baru PPDB 2019 sebanyak 34 siswa per rombongan belajar. Tapi pada kenyataannya, saat ini banyak kelas yang jumlahnya menjadi 36 siswa.

Selain itu, pihak sekolah dalam memberikan pengumuman tidak transparan, Sehingga menghilangkan hak informasi calon peserta didik dan orangtua siswa maupun masyarakat.

’’Kami ingin menyampaikan kekecewaan kami berkenaan PPDB di Jawa Barat pasca pengumuman itu,” kata Iwan.

Dia berharap Ombudsman dapat menginvestigasi kepala sekolah yang melakukan pelanggaran. Kemudian jika terbukti dapat diberikan sanksi sebagaimana amanat PP 53 tahun 2010.

Akan tetapi, lanjut dia, jika Pemerintah Jawa Barat tidak melakukan penyelidikan secara tuntas, kami akan melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Sebab, dianggap menyebabkan kerugian material dan immaterial kepada calon peserta didik baru beserta orangtuanya.

Sementara itu, menanggapi laporan itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengatakan, perintah undang-undang pelayanan publik pasal 35 memang masyarakat sebagai pengawas pelayanan publik salah satu kewajibannya itu menyampaikan laporan kepengaduan bisa ke Ombudsman atau Dewan Perwakilan Rakyat.

“Apa yang didengar dengan teman-teman ini sebenarnya bagian dari partisipasi masyarakat untuk menyampaikan adanya dugaan-dugaan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, kalau sekilas dari 2 point tadi menakutkan,” kata Haneda.

Dia menuturkan, sebetulnya dugaan praktek titipan siswa ini tidak pernah dilaporkan selama PPDB berjalan. Namun, baru kali ini ada kelompok masyarakat melaporkannya. Bahkan, jumlahnya mencapai ratusan.

“Nah dari laporan temen-temen tadi justru ada ratusan jumlahnya dan itu melibatkan dugaan ada oknum penjabat kemudian dengan organisasi induknya kemudian ada melalui calo kemudian ada orang tuanya sendiri,’’kata dia.

Haneda menilai, dalam menyikapi masalah ini Ombusman akan melakukan pendalaman. Sebab, jika ini terbukti benar adanya maka sistem zonasi yang telah dibuat tidak memberikan perubahan pelaksanaan prosedural pelayanan agar lebih baik.

’’Laporan seperti itu buruk sekali sebenarnya dengan sistem kemarin zonasi itu sama sekali tidak merubah praktek praktek yang buruk itu,” jelasnya.

Haneda menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima ada dugaannya ada penambahan jumlah siswa dalam kuota. Bahkan, indikasinya ada sekolah yang menambah kelas.

Selain itu, dalam laporan tersebut adanya dugaan keterlibatan oknum penjabat disdik ada biro semacam organisasi sekolah. Bahkan katanya ada calo juga dan orang tua sendiri.

’’Nah itu tadi yang disampaikan oleh pelapor ke Ombusman seperti itu,’’ tutup dia. (mg2/yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *