Selasa , 18 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / BPJS Kesehatan Keteteran Tutupi Operasional
Dokumentasi/ Fajri Achmad NF. / Bandung Ekspres KELUHKAN LAYANAN: Warga menunjukan kartu BPJS kesehatan seusai menunggu sekitar 8 jam di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antre untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, meski pelayanan yang dirasakan warga masih lamban.

BPJS Kesehatan Keteteran Tutupi Operasional

Dokumentasi/ Fajri Achmad NF. / Bandung Ekspres  KELUHKAN LAYANAN: Warga menunjukan kartu BPJS kesehatan seusai menunggu sekitar 8 jam di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antre untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, meski pelayanan yang dirasakan warga masih lamban.
Dokumentasi/ Fajri Achmad NF. / Bandung Ekspres
KELUHKAN LAYANAN: Warga menunjukan kartu BPJS kesehatan seusai menunggu sekitar 8 jam di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antre untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, meski pelayanan yang dirasakan warga masih lamban.

30 Persen Peserta Menunggak

darikita.com, BAROS – Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Cimahi masih banyak yang menunggak. Tercatat ada sebanyak 30 persen dari total peserta mandiri yang belum melakukan pembayaran.

Kepala Kantor Operasional BPJS Kesehatan Kota Cimahi Sedy Fajar Muhamad mengatakan, banyaknya peserta yang tidak membayarkan kewajibannya itu sejauh ini diakuinya belum berdampak parah terhadap pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan.

”Bukan tidak mungkin apabila jumlahnya terus bertambah akan membuat perusahaan nirlaba ini menjadi kolaps,” papar Sedy di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jalan HM Syafaat Mintaredja Baros kemarin (30/9).

Sedy mengungkapkan, dampak dari telatnya pembayaran tersebut berimbas pada pendapatan yang diterima perusahaan menjadi tidak seimbang dengan pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Khususnya terhadap biaya pelayanan kesehatan yang diterima peserta saat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan terutama rumah sakit.”Kalau terus tidak tertagih bisa mengancam eksistensi perusahaan dalam memberikan pelayanan. Jadi, peserta harus membayarkan seluruh tagihannya,” ungkapnya.

Dari data tertulis, selama semester I di 2015, BPJS Kesehatan Kantor Operasional Kota Cimahi telah melakukan pembayaran klaim fasilitas kesehatan dari klinik hingga rumah sakit mencapai Rp135,7 miliar.

”Pembayaran klaim tersebut paling besar datang dari rumah sakit rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut yang mencapai Rp 121 miliar,” ujarnya.

Untuk di Cimahi, jumlah fasilitas kesehatannya sudah mencapai 36 tempat di antaranya 13 puskesmas, 14 klinik swasta, satu klinik TNI dan Polri, lima dokter praktik dan satu dokter gigi. Sedangkan jumlah rumah sakitnya ada enam.

”Hingga pertengahan Agustus 2015, jumlah warga yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan Cimahi mencapai 338.368 peserta, atau sudah lebih dari 50 persen dari total warga. Sedangkan peserta dari perorangan 60.000,” terangnya.

Sementara untuk premi sebesar Rp 18 miliar dari pembayaran iuran peserta sebanyak 94.000 pekerja swasta dari 302 perusahaan. Menurutnya, jika dilihat dari sisi pekerja penerima upah, iuran tersebut sudah 50 persen tercapai. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah sudah 100 persen. Menurut Sedy, saat ini masih ada perusahaan kategori besar, sedang hingga kecil yang belum mendaftarkan pekerjanya.

”Jadi totalnya, ada 69 perusahaan yang sama sekali belum registrasi seuai dengan aturan wajib bagi semua mulai per 1 Juli 2015,” ujarnya.

Sedy menerangkan, di Cimahi ada 31 perusahaan yang sudah registrasi, tapi belum memasukan data karyawan. Meski begitu, pihaknya optimistis mengenai capaian target yang dimaksud. Sebab, sudah melakukan sosialisasi bertahap dengan Apindo dan Dinas ketenagakerjaan.

Dia merinci, potensi jumlah tenaga kerja yang belum terlindungi BPJS Kesehatan itu mencapai 17.000 peserta. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan, pihaknya tidak akan berhenti mengingatkan para pelaku usaha untuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut.

”Bagi peserta yang menunggak itu diharuskan membayar dendanya sebesar 2 persen setiap bulannya apabila ingin kembali menggunakan fasilitas pelayanan BPJS Kesehatan, denda yang harus dibayar para peserta itu bukanlah akumulatif sehingga tidak besar jumlahnya,” terangnya

Dibandingkan daerah lainnya, tunggakan yang terjadi di Cimahi, diakui Sedy, tidak sebesar yang dialami kantor BPJS Kesehatan di daerah lainnya yang bisa di bawah 70 persen. Hal ini disebabkan karena Cimahi merupakan kota kecil sehingga aksesibilitas warga ke perbankan lebih mudah. ”Dengan begitu diharapkan kolektabilitas bisa meningkat,” ujarnya. (gat/rie)

Check Also

Jamin Pelaksanaan Mudik Aman

CIMAHI – Untuk membe­rikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang akan mudik melintasi jalur Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *