Selasa , 4 Agustus 2020
Home / Arena Jabar / Bupati dan Dewan Memanas

Bupati dan Dewan Memanas

BANDUNG – Perseteruan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung muncul di tengah penanganan Covid-19. Persoalan itu ramai setelah dewan dianggap telah melakukan cuitan politis di berbagai media serta media sosial (medsos) soal penyerapan anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan percepatan pandemi.

Bupati Bandung, Dadang M. Naser cukup geram dengan banyaknya pernyataan politis di medsos yang dilontarkan oleh anggota dewan soal penanganan korona.

“Dewan sebagai bagian tim gugus tugas jangan menanyakan belanja di koran, tapi tanyakan kepada dinas bersangkutan terkait mekanismenya, jangan bikin cuitan politis, tanya yang jelas sampai ke teknis, adakah penyimpangan di sana atau tidaknya. Sebaiknya dikontrol karena dewan punya kewenangan kontroling, jangan malah ingin bikin pansus, sebagai dewan harus lebih mengerti,” tegas Dadang baru-baru ini.

Selain itu, Dadang menjelaskan, anggaran BTT untuk penanganan percepatan pandemi Covid-19 yang terkumpul di Kabupaten Bandung sekitar Rp 213 miliar, sedangkan yang sudah terserap sekitar Rp 116,064 miliar lebih.

“Biaya BTT untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang sudah terserap Rp 116 miliar lebih, anggaran tersebut diaplikasikan agar bisa mencukupi, karena anggarannya terbatas. Jadi harus bisa cukup, jangan sampai habis,” kata Dadang.

Menurutnya, dalam rekapitulasi rencana BTT percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemkab Bandung tahun anggaran 2020 yang terserap di 14 perangkat daerah, termasuk kecamatan, desa dan kelurahan, antara lain, anggaran BTT tahap 1 sebesar Rp 11,5 miliar, BTT tahap 2 sebesar Rp 60,994 miliar lebih dan BTT tahap 2 perubahan sebesar Rp 43,569 miliar lebih.

“Banyak ajuan anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang terpaksa dipotong-potong agar (saeutik kudu mahi loba kudu nyesa) sedikit harus cukup, banyak harus tersisa. Banyak ajuan namun dipilah mana yang penting. Alat kesehatan juga kita belanjanya diaplikasikan tidak semua di ACC, karena anggaran kita terbatas,” jelasnya.

Dadang menuturkan, jumlah warga miskin di Kabupaten Bandung cukup besar, ditambah miskin baru akibat terdampak pandemi virus korona. Sehingga untuk bantuan sosial saja diharapakan bisa mencapai sekitar 95 ribu paket.

“Kita anggarkan 62 ribu paket, ternyata yang datang dari gubernur 18 ribu paket, jadi agak tumpang tindih. Tapi mudah-mudahan sebagaimana janji gubernur dan presiden akan terus berjalan untuk membantu, karena bantuan itu bukan hanya dibebankan kepada Kabupaten Bandung saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, desakan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bandung yang menginginkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Penanggulangan Covid-19 mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD, H. Yayat Hidayat.

Yayat yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra berpandangan, seluruh komponen harus lebih fokus menangani bencana pandemi virus korona tersebut. Begitu pun dengan DPRD dengan mengefektifkan fungsi alat kelengkapan dewan (AKD), sesuai koridor aturan.

“Bukan masalah setuju dan tidak setuju. Sekarang apakah AKD kinerjanya sudah efektif belum? Karena pemicunya bisa dari sini,” kata Yayat beberapa waktu lalu.

Seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Nasdem, Toni Permana, saat ini sudah terkumpul 32 tanda tangan dari anggota dewan yang mendukung pembentukan Pansus Covid-19. Namun, kata Yayat yang sudah memberikan tanda tangan hanya 29 orang. Itu pun belum masuk ke pimpinan.

Yayat menilai, pemicu penggalangan membentuk Pansus Covid-19 ini adanya miskomunikasi di tingkat komisi. Hal itu terjadi saat komisi tersebut memanggil SKPD untuk membahas perkembangan Covid-19, di Kabupaten Bandung. Namun, undangan komisi diabaikan SKPD. (yul/drx)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *