Rabu , 24 April 2019
Breaking News
Home / Bandung Barat Ekspres / Catat! Pemkab Segera Terapkan Penilaian Kinerja ASN Berbasis Online
Sekda Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin (Foto Hendrik Kaparyadi/ Jabar Ekspres)

Catat! Pemkab Segera Terapkan Penilaian Kinerja ASN Berbasis Online

NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat akan menerapkan sistem baru untuk penilaian kinerja setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi e-lapkin (laporan kinerja secara elektronik). Sistem berbasis online tersebut untuk mengganti sistem lama yakni penilaian kinerja secara manual. “Tahun ini tahap sosialisasi dan beberapa SKPD sudah mencoba aplikasi laporan kinerja berbasis sistem online ini. Secara menyeluruh efektifnya tahun 2020 sudah menggunakan sistem baru ini,” kata Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin, Senin (15/4/2019).

Menurutnya, aplikasi tersebut nantinya akan terhubung secara online dalam website khusus, soal laporan kinerja ASN. Setiap orang harus mengisi data identitas diri secara lengkap disertai dengan posisi jabatan atau tempat kerja (SKPD) dengan dilengkapi foto setiap orang. “Ini kan sistem baru dan untuk mengisi biodata serta foto masih banyak yang belum mengerti. Makanya sekarang diujicoba dulu dan tahun depan semuanya harus sudah online dalam melaporkan kinerjanya. Contohnya, seperti besok mau mengerjakan apa? Targetnya kapan tercapai? Evaluasinya seperti apa? Jadi kinerja ASN bisa terukur tidak asal-asalan,” katanya.

PIMPIN APEL: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat memimpin apel pagi di hadapan ribuan ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Ke depan sistem online akan diberlakukan untuk penilaian kinerja pegawai.

Sementara saat ini, sebut dia, baru sistem absensi elektronik finger print (absensi berbasis sidik jari) yang diberlakukan sejak awal tahun bagi ASN. “Kalau finger print memang sudah berjalan sampai saat ini sekitar empat bulanan. Di situ kita bisa lihat tingkat kehadiran para ASN dan terlihat juga mana yang sering bolos. Kan ada sanksi juga soal pemotongan TPP, jika tidak hadir atau pulang lebih dulu yang sudah diterapkan yakni masuk mulai pukul 07.00-16.00. Tahun depan kita fokus sistem penilaian kinerjanya,” paparnya.

Asep menyebutkan, penerapan sistem absensi maupun kinerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk mencapai visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi). “Apalagi tiga bulan terakhir ini sudah ada kenaikan soal tukin (tunjangan kinerja). Maka harus disesuaikan juga dengan beban kerja setiap orang sesuai posisi dan jabatan. Karena dalam penetapan tukin juga tidak bisa disamaratakan melainkan berdasarkan analisis beban kerja setiap ASN dan posisi jabatan yang telah dikaji,” ungkapnya.

Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan Saat Memantau Kedisiplinan ASN Saat Apel Belum Lama ini / Foto Humas Setda Bandung Barat

Kendati tak menyebutkan secara rinci kenaikan tukin, namun kata Asep kenaikan tukin tak mengganggu postur APBD dengan program prioritas lainnya. Sebab, menurutnya kenaikan tukin ini sudah dibahas sebelumnya dengan melihat kemampuan APBD. “Untuk kenaikan tukin setiap ASN harus dilihat lagi. APBD kita masih mampu dengan adanya kenaikan tukin ini. Apalagi PAD (pendapatan asli daerah) yang kita capai setiap tahun selalu melebihi target. Tahun lalu target PAD kita Rp 276 miliar dan terealisasi diangka Rp 300 miliar. Tahun ini target PAD mencapai Rp 450 miliar. Saya optimis bisa tercapai karena potensinya ada. Begitu juga dengan APBD kita tahun ini mencapai Rp 3,2 triliun naik signifikan dari tahun lalu yang hanya Rp 2,8 triliun,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, di era kepemimpinan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, secara resmi kenaikan tukin diberlakukan tahun ini. Kenaikan tersebut berlaku bagi tunjangan kinerja pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas yang diterima masing-masing pejabat berbeda-beda, namun kisaran terbawah mencapai Rp 23 juta/bulan. Kenaikan tunjangan tersebut juga berlaku untuk pejabat eselon III antara Rp 17 juta/bulan, pejabat eselon IV antara Rp 10 juta/bulan, dan staf pelaksana antara Rp 4 hingga 5 juta/bulan.
Dampak dari kenaikan tunjangan ini tentunya berimbas kepada belanja pegawai menjadi bertambah dari Rp 193 miliar menjadi Rp 266 miliar di tahun ini. (drx)

Check Also

Bupati Soroti Kinerja ASN

NGAMPRAH – Tepat dua bulan memimpin Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna melihat perubahan yang cukup …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *