Kamis , 27 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Dikti Hanya Nonaktifkan Status
KHAIRIZAL MARIS/JPG INDONESIA MENCARI DOKTOR: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir saat berpidato pada acara Talkshow Indonesia Mencari Doktor di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, kemarin (8/10). Dikti mendorong dosen untuk terus bertambah dengan program doktoral.

Dikti Hanya Nonaktifkan Status

KHAIRIZAL MARIS/JPG  INDONESIA MENCARI DOKTOR: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir saat berpidato pada acara Talkshow Indonesia Mencari Doktor di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, kemarin (8/10). Dikti mendorong dosen untuk terus bertambah dengan program doktoral.
KHAIRIZAL MARIS/JPG
INDONESIA MENCARI DOKTOR: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir saat berpidato pada acara Talkshow Indonesia Mencari Doktor di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, kemarin (8/10). Dikti mendorong dosen untuk terus bertambah dengan program doktoral.

Imbau PT Benahi Masalah Internal

darikita.com, TAMANSARI – Banyaknya perguruan tinggi yang dibekukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), lebih disebabkan karena kampus tersebut sedang mengalami masalah internal.

Kemenristek Dikti Muhamad Nasir mengatakan, saat ini banyak sekali perguruan tinggi yang sedang dilanda masalah baik internal yayasan ataupun masalah lainnya. Seperti terjadinya pertikaian antara dosen dan pemilik yayasan maupun sekolah. Bahkan, melakukan perbuatan yang melanggar dengan menerbitkan ijazah seenaknya.

”Pemerintah bukan membekukan tapi hanya menonaktifkan saja. Sebab, kampus tersebut memang sedang dalam masalah,” kata Nasir selepas meresmikan Talkshow Mencari Doktor di Kampus ITB Bandung kemarin (8/10).

Nasir memaparkan, banyak sekali perguruan tinggi yang tak memperhatikan kualitas pendidikan kepada mahasiswanya. Sebab, perbandingan pengajar dengan muridnya sangat jauh. Contohnya, kata dia, satu mata kuliah atau bahkan ada satu program studi melibatkan 11 ribu mahasiswa. Sementara dosennya cuma 27 orang.

”Bagaimana mahasiswa akan lulus dengan hasil yang baik kalau kualitas mengajarnya sangat rendah,” ungkap Nasir.

Lebih lanjut Nasir menegaskan, apabila kampus yang sudah dinonaktifkan, diharapkan bisa mengubah dan memperbaiki kekurangan mereka.

Nasir mengatakan, besar kemungkinan pihaknya akan kembali memberikan izin kampus tersebut untuk kembali beroperasi bila dipastikan sudah melengkapi kekurangan pihak kampus. ”Kami sangat kasihan pada mahasiswanya, bagaimana mereka mau belajar dengan nyaman kalau kampus tempat mereka menuntut ilmu bermasalah,” tegas Nasir.

Sebelumnya, sebanyak 47 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat telah dibekukan oleh Kementerian Riset dan Teknolgi (Kemenristek) melalui Dirjen Perguruan Tinggi (Dikti) yang diumumkan dalam website Dikti.go.id.

Sekretaris Pelaksana Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IV Subahi Idris mengatakan, pembekuan 47 perguruan tinggi ini dimaksudkan bukan sebagai menutup aktivitas kegiatan akademik di perguruan tinggi (PT) tersebut.

”Jadi pembekuan dilakukan dengan melakukan pengkajian dan evaluasi ketat terhadap PT. Sehingga menristek mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas,” jelas Subahi ketika ditemui ruang kerjanya di kantor Kopertis Wilayah IV jalan Surapati kemarin (5/10).

Dirinya memaparkan, pembekuan dilakukan pada PT harus merujuk pada klasifikasi. Di antaranya perbandingan atau rasio antara jumlah mahasiswa dan dosen harus berbanding 6 per 100 mahasiswa untuk satu prodi.

Kendati begitu, apabila perbandingannya hanya satu dosen untuk 100 mahasiswa maka porsi yang bersangkutan akan di bekukan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemanggilan dan menanyakan langsung kepada PT bersangkutan. Salah satunya, untuk segera melakuka perekutan dosen.

”Nah berdasarkan prosesnya perekutan dosen ini PT harus mengusulkan kepada kopertis. Sehingga nantinya akan dikeluarkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Dirjen Perguruan Tinggi (Dikti),” kata dia.

Selain itu, pembekuan ini juga dilakukan karena ada perguruan tinggi yang melakukan program kelas jauh. Sehingga baik prodi maupun institusinya harus dibekukan.

Menurutnya, indikasi ini diperoleh dari laporan masyarakat dan kopertis bersama dikti sendiri telah melakukan penelusuran terhadap empat perguruan tinggi swasta di Jabar yang telah melakukan hal tersebut.

Maka dari itu atas temuan itu, kata dia, PT bersangkutan dilakukan pemanggilan dan harus melakukan perjanjian bersama kopertis untuk segera menutup program kelas jauh tersebut.

Selain itu, apabila PT terlanjur telah melakukan perekutan mahasiswa maka harus menarik semua aktivitas pembelajaran.

”Pembekuan ini juga bisa dilakukan apabila PT tersebut terjadi konflik di internal yayasan atau terjadi konflik antara yayasan dan penyelenggara pendidikannya. Sehingga berimbas pada kegiatan aktivitas belajar di PT itu,” paparnya.

Subahi menambahkan, atas rilis dari Dikti ini dirinya mengimbau kepada masyarakat atau mahasiswa yang nama PT nya tertera pada rilis Dikti agar tidak resah. Sebab pembekuan ini tidak sama sekali menutup perguruan tinggi tersebut, tetapi lebih mengarah kepada pembinaan.

”Jadi ada kasus di salah satu PT yang dinonaktifkan sebetulnya hanya pada prodinya saja. Sedangkan untuk prodi lainnya masih melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau ada yang melakukan kelas jauh maka institusinya dinonaktifkan jadi apabila ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi kopertis dan kami siap melayani,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, munculnya 240 perguruan tinggi swasta (PTS) nonaktif membuat pemerintah berbenah. Saat ini mereka tidak lagi mengobral penerbitan izin operasional kampus maupun program studi (prodi) baru. Akibatnya ada ribuan permohonan izin operasional masih digantung.

Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Mansur Ramli mengatakan, saat ini permohonan izin operasional 700 kampus baru yang masih antre. ”Selain itu juga ada permohonan pembukaan 3.000 unit prodi baru. Semuanya masih belum diterbitkan izinnya,” katanya di sela persiapan seminar nasional Islamic Quality Assurance (IQA) di Jakarta.

Mansur menjelaskan saat ini penerbitan izin pembukaan atau operasional prodi dan kampus baru memang tidak semudah dulu. Saat ini kampus pengusul izin operasional baru wajib mengejar standar minimal pelayanan (SPM) perguruan tinggi. Contohnya adalah setiap satu prodi wajib memiliki enam dosen tetap. Untuk kelompok sarjana, dosennya minimal harus berijazah magister (S2).

Persaratan berikutnya adalah kepastian legalitas yayasan dan pengelola teknis kuliah (rektorat) serta keberadaan lahan atau sarana prasarana (sarpras) untuk perkuliahan. Jika seluruh persyaratan itu dipenuhi, izin keluar sekaligus diterbitkan akreditasi setingkat C.

Tetapi, pada praktiknya banyak pengelola kampus yang berupaya memanipulasi kondisi kampus. ”Untuk ketersediaan dosen, di lapangan itu ada juga jasa sewa dosen. Jadi kampus lain menyewakan dosen-dosennya di kampus yang mengajukan izin operasional,” kata dia.

Bentuk manipulasi lainnya adalah kelengkapan laboratorium komputer. Ketika dilakukan visitasi oleh asesor dari BAN-PT, kampus bisa menunjukkan komputer-komputer untuk sarana laboratorium. Tapi ternyata komputer ini adalah sewaan dari lembaga kursus komputer atau bahkan toko komputer.

Lahan untuk kuliah juga sering dimanipulasi. Ketika mengajukan izin, pengelola kampus menyebutkan memiliki lahan yang masih berupa tanah. Untuk sementara kuliah menyewa di ruko atau gedung sejenisnya. Setelah dicek, tanah yang disebutkan tadi adalah tanah milik orang lain. ”Bahkan pernah tanah kuburan juga diklaim aset yayasan,” tutur dia.

Untuk itu Mansur mengatakan sangat tepat pemerintah tidak lagi royal dalam memberikan izin opearsional kampus maupun prodi baru. Sebab jika diluluskan begitu saja hingga ada mahasiswanya, pemerintah akan kesulitan menutupnya. Sebab harus mempertimbangkan nasib mahasiswa yang ada di dalamnya. (mg-dn/yan/idr/wan/rie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *