Kamis , 27 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Harga BBM dan Tarif Listrik Berpotensi Turun
M.Tegar Mujahid /Radar lampung AKAN TURUN: Petugas spbu saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kepada konsumen di SPBU Antasari Bandarlampung.

Harga BBM dan Tarif Listrik Berpotensi Turun

M.Tegar Mujahid /Radar lampung AKAN TURUN: Petugas spbu saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kepada konsumen di SPBU Antasari Bandarlampung.
M.Tegar Mujahid /Radar lampung
AKAN TURUN: Petugas spbu saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kepada konsumen di SPBU Antasari Bandarlampung.

darikita.com, JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi jilid 3 terus dimatangkan. Pemerintah berjanji, paket kali ini bakal lebih nendang dibanding dua paket kebijakan sebelumnya.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, jika paket kebijakan jilid 1 dan 2 lebih fokus pada deregulasi dan insentif investasi yang dampaknya baru akan terasa jangka menengah dan panjang, maka paket jilid 3 diharapkan memiliki dampak jangka pendek agar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ”Itu yang penting,” ujarnya di Istana Negara kemarin (6/9).

Teten mengaku, hingga kemarin poin-poin paket kebijakan ekonomi jilid 3 masih dimatangkan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Hasilnya, akan diserahkan pada presiden dan diumumkan Kamis besok. ”Intinya, pemerintah ingin paket kebijakan nanti bisa langsung membuat ekonomi bergerak,” katanya.

Terkait penurunan harga BBM yang rencananya masuk dalam paket kebijakan, Teten mengakui jika hal itu memang bagian dari upaya mendorong daya beli masyarakat. Meski demikian keputusan diserahkan sepenuhnya pada Pertamina. ”Opsinya, apakah menurunkan di bawah harga pasar sehingga harus disubsidi (oleh Pertamina) atau menghapus PPN (pajak pertambahan nilai),” katanya.

Berdasar informasi yang dihimpun, penurunan harga dengan efisiensi Pertamina diperkirakan ada di kisaran Rp 200 – 300 per liter dari harga saat ini, yakni Rp 7.400 per liter untuk premium dan Rp 6.900 per liter untuk solar. Karena itu, jika pemerintah ingin angka penurunan yang lebih besar, maka Pertamina mengusulkan agar PPN sebesar 10 persen dihapus atau dikurangi. Sehingga penurunan harga bisa mencapai kisaran Rp 500 – 700 per liter. Selain premium dan solar untuk transportasi, harga BBM untuk pelanggan industri juga dimungkinkan turun meski sedikit.

Selain harga BBM, tarif listrik juga berpotensi ikut turun. Meski jarang diungkapkan, namun beberapa pejabat PLN sering tampak hadir dalam rapat-rapat kabinet membahas paket kebijakan ekonomi jilid 3. Informasinya, pemerintah juga meminta PLN untuk melakukan efisiensi agar tarif listrik bisa turun.

Penurunan tersebut, terutama akan diarahkan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA yang saat ini sudah tidak menerima subsidi. Selain itu, untuk menggairahkan san memberi insentif pelaku usaha, PLN juga diminta menghirung kemungkinan diturunkannya tarif listrik untuk pelanggan industri dan bisnis.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, paket kebijakan jilid 3 akan fokus pada tiga hal. Yakni peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan pencegahan PHK serta penguatan daya beli. Untuk mendorong investasi, pemerintah akan membentuk desk khusus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menangani investasi padat karya. Kemudian, dari segi ekspor, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan kredit ekspor bagi UKM dengan bunga di bawah komersial. Tujuannya untuk mencegah terjadinya PHK.

”Untuk menjalankan tugasnya, LPEI mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 1 triliun, tahun ini,” katanya kemarin.

Sementara untuk meningkatkan daya beli, kata Bambang, pemerintah berniat menurunkan harga BBM. Namun, mantan Wamenkeu tersebut tampaknya masih enggan dengan putusan menurunkan BBM khususnya bagi bensin jenis premium. Dia menegaskan, jika premium diturunkan, subsidi tidak akan diberikan. ”Tidak harus subsidi (premium). Karena peranan bensin terhadap inflasi kecil, jauh di bawah harga beras. Jadi lebih baik jaga inflasi, daripada (menurunkan) harga premium. Jadi kita pikirkan dulu lah itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku, pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang meminta Presiden Jokowi untuk konsisten dalam kebijakan harga BBM perlu menjadi perhatian.

”Statement Pak Agus (Gubernur BI, Red) mungkin ada benarnya juga. Maksutnya itu harus benar-benar dikalkulasi,” ujarnya.

Dia menilai, harga BBM lebih baik tidak diturunkan jika hanya untuk mencari popularitas sesaat saja. Dia mengaku khawatir penurunan harga BBM yang direncanakan pemerintah hanya berlaku sementara. ”Kalau penurunan harga BBM hanya dua bulan, kemudian dinaikkan lagi itu justru akan menekan masyarakat. Lebih baik jangan dipaksakan kalau memang tidak perlu,” katanya.

Segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, kata Enny, sudah seharusnya memperhitungkan dengan matang dampak negatif dan positifnya, sebelum benar-benar diumumkan ke publik. ”Kita mengingatkan betul soal BBM ini. Kondisi kita saat ini kritis, jadi apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu harus dikalkulasikan degan matang. Jangan sembarangan,” tegasnya.

Dia mengakui pemerintah harus mengembalikan daya beli masyarakat dengan membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada sisi konsumsi itu. Namun biasanya penurunan harga BBM tidak akan langsung menurunkan harga bahan pokok.

”Penurunan harga BBM boleh-boleh saja, tapi mungkin bisa lebih di intensifkan pembangunan infrastruktur dan berbagai bentuk cash transfer,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berharap, tarif angkutan umum mau turun saat harga BBM diturunkan. Sebab, selama ini tarif angkutan umum selalu naik saat harga BBM dinaikkan, tapi tidak mau turun saat harga BBM turun. ”Tarif angkutan umum harus turun agar efeknya dirasakan masyarakat kelas bawah,” tuturnya.

Sebab jika penurunan harga BBM tidak diikuti penurunan tarif angkutan umum, maka efeknya hanya dirasakan oleh masyarakat menengah atas yang memiliki kendaraan bermotor. 148. ”Sebab yang membeli BBM adalah yang punya kendaraan motor atau mobil. Tapi masyarakat kelas bawah pakainya kendaraan umum,” cetusnya.

Dia menilai, penurunan harga BBM juga akan sia-sia jika harga bahan pokok tetap tinggi. Seperti halnya tarif angkutan umum, harga bahan pokok juga tidak pernah turun saat harga BBM diturunkan. ”Selama dua elemen itu masih tinggi maka daya beli masyarakat tidak akan naik, apalagi kalau penurunan harga BBM nya kecil,” jelasnya. (owi/dyn/ken/wir/rie)

Check Also

Kebijakan Harga BBM Diumumkan Hari Ini

Bagian Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3 darikita.com, JAKARTA – Keputusan jadi tidaknya menurunkan harga BBM …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *