Kamis , 22 Oktober 2020
Home / BERITA UTAMA / Jangan Biarkan Bansos Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik pada Pilkada

Jangan Biarkan Bansos Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik pada Pilkada

BANDUNG – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan (UNPAR), Prof Asep Warlan Yusuf, menilai Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Kerawanan penyelewengan Bansos tidak hanya diterjadi di Jawa Barat saja. Melainkan sudah menjadi umum disetiap daerah,” ucap Prof Asep saat di hubungi Jabar Ekspres, Selasa (6/10).

Dijelaskannya, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan surat edaran ataupun pelaturan. Sehingga sebelum ada Pilkada tidak diperbolehkan ada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih pada bantuan pada masyarakat.

Mendagri pernah memberikan surat edaran, bahwa 6 bulan sebulum ada pilkada itu tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih kepada bantuan lansung pada masyarakat.

“Bantuan itu akan dipakai menjadi sarana politik. Jadi menggunakan akal-akalan pemerintah memberikan daya tarik bagi publik. Wah saya mendapatkan perhatian, memberikan bantuan, dan akhirnya saya akan pilih dia,” jelasnya.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah tidak dibolehkan menyalurkan bantuan sosial ketika menjelang pilkada. Sebab, akan menjadi kerawanan dan dimanfaatkan calon.

“Kalau tidak ada pilkada, tidak masalah. Walaupun sekarang memang akan bertumpah tindih dengan bantuan provit,” katanya.

Menurutnya, jika bansos tersebut disalurkan ke Kab Bandung dan Karawang, mungkin akan menjadi masalah pelanggaran. Sebab, banyak yang akan mencurigai bahwa inkamben akan memanfaatkan dana pemerintah untuk kepentingan politik.

“Rawan sekali, makannya politik yang menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan inkamben, ada rambu rambunya supaya tidak disalah gunakan,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Zaki Hilmi mengatakan, terkait bansos lebih kepada Pasal 71 Ayat 3.

Dalam pasal tersebut, kata dia, Gubernur, Bupati/Walikota dilarang menggunakan kewenaganan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum waktu menetapan sampai dengan penetapan pasangan calon.

“Terkait penundaan program bansos oleh Pemprov. Bawaslu tidak dalam kapasitas untuk membicarakan. Bawaslu terkait bansos melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan apabila terdapat penyimpangan bansos dipergunakan untuk kepentingan kampanye pada pilkada 2020,” katanya.

“Jadi kalau bicara kewenangan dan program potensi penyimpangannya itu tidak hanya dari bansos saja. Tetapi dimensi lainpun terkait kewenangan dan program bisa saja dijadikan media kampanye terselubung,” katanya.

Iapun menjelasakan, program pemerintah tentang himnauan menggunakan masker, kemudian progam lainnya terkait pencegahan covid-19 dari tingkat Desa sampai RT pun rawan.

“Jadi sebetulnya lebih pada adanya larangan UUD 10 tahun 2016 yang pada intinya dilarang program kewenagan menguntungkan salah satu calon. Jadi bansos itu bagian dari yang dilarang. Kaitan dengan bansos diturunkan atau tidak ranah kenangan gubernur,” jelasnya

Kita sih lebih pada bansos itu disimpangkan atau tidak. Misalnya Gub menurunkan bansos, tetapi secara normatif ditempuh maka itubtidak menjadi pelanggaran.

Zaki menerangkan, jika ditemukan ada bansos disalahgunakan untuk kepentingan calon tersebut maka akan menjadi temuan pelanggaran sebagaimana pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 dengan sanksi bagi petahana itu pembatalan sebagai calon bagi KPU.

“Kita sih lebih pada bansos itu disimpangkan atau tidak. Misalnya Gubernur menurunkan bansos, tetapi secara normatif ditempuh maka itu tidak menjadi pelanggaran,” terangnya.

Iapun mengaku, terus berupaya menggalakan pengawasan. Sehingga bisa mencegah adanya penyelewengan bantuan-bantuan yang diduga merupakan kampaye terselubung.

“Dimasa awal covid-19 terjadi seperti dicianjur, karawang kita sudah melakukan pencegahan adanya bantuan-bantuan yang diduga mepakan an kampanye terselubung. Dan pencegahan kami efektif sehingga program tersebut tidak dilanjutkan,” pungkasnya. (mg1/yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *