Senin , 17 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Joki Absensi Beredar di Pemkot
ISTIMEWA SIDAK: Komisi A DPRD Bekasi saat sidak absensi di Pemkot Bekasi belum lama ini. Hal serupa dilakukan BKD Bekasi menemukan banyak joki yang beredar saat sidak.

Joki Absensi Beredar di Pemkot

ISTIMEWA SIDAK: Komisi A DPRD Bekasi saat sidak absensi di Pemkot Bekasi belum lama ini. Hal serupa dilakukan BKD Bekasi menemukan banyak joki yang beredar saat sidak.
ISTIMEWA
SIDAK: Komisi A DPRD Bekasi saat sidak absensi di Pemkot Bekasi belum lama ini. Hal serupa dilakukan BKD Bekasi menemukan banyak joki yang beredar saat sidak.

 

Ketahuan saat BKD Sidak

darikita.com, BEKASI – Aksi perjokian bukan hanya ada di lokasi ujian nasional (UN) atau pun di jalan raya yang mewajibkan pengendara roda empat berpenumpang tiga orang (three in one). Nyatanya, aksi perjokian juga ada di Pemkot Bekasi. Pelakunya, melayani jasa absensi bagi PNS yang terlambat hadir atau pun tak masuk kantor.

Cara kerja para joki absen itu terbilang rapi. Mereka mengisi absensi para PNS yang terlambat hadir maupun yang tak masuk. Absensi di lingkungan Pemkot Bekasi hingga saat ini masih manual sehingga mudah dimanipulasi.

Modus para joki absen itu terungkap oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat melakukan sidak, kemarin (29/9). Catatan absensi terlihat penuh dan menandakan pegawainya hadir. Nyatanya secara fisik yang bersangkutan tidak ada di kantornya.

Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Dari 18 ribu jumlah PNS di lingkungan Pemkot Bekasi, sebanyak dua persen di antaranya melakukan praktik ’titip absensi’ alias joki absen.

”Jelas ini perilaku curang. Sangat disayangkan aksi manipulasi daftar hadir ini terjadi di lingkungan Pemkot Bekasi,” keluh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Renny Hendrawati.

Reni mengakui, Pemkot Bekasi masih menggunakan absen manual, yang berupa buku absensi yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah masing-masing, kecamatan, dan instansi lainnya. ”Memang banyak kelemahanya dengan menggunakan absensi manual ini,” katanya kepada Radar Bekasi (grup Bandung Ekspres).

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pihaknya berencana akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk membangun sistem absensi elektrik yang akan dipergunakan seluruh pegawai dan terpusat di kantor BKD.

”Rencananya gitu, absensi elektrik ini akan berpusat di BKD dan langsung masuk ke BKD saat itu juga dimana pegawai melakukan absensi,” ujarnya.

Reni menerangkan, nantinya bentuk absen mengunakan semacam kartu yang terdapat chip yang berisi identitas pegawai. Dengan cara menempelkan kartu tersebut ke alat yang dipasang ke masing-masing intansi.

”Pada saat ditempelkan akan terhubung dengan sistem yang terpasang di BKD,” sambungnya

Pihaknya berharap dengan mengunakan absen elektrik akan dapat meminimalisasi kecurangan yang terjadi di daftar hadir selama ini. Namun, Reny masih memikirkan agar kartu absen tidak bisa disalahgunakan oleh oknum PNS yang mencoba menitipkan kartu absen ke pegawai lainnya.

”Ada saja pasti yang mencoba mengakali untuk berbuat curang kembali. Apakah nanti kartu absenya ada sidik jarinya atau ada tanda khusus yang tidak bisa dipergunakan oleh orang lain,” pungkasnya.

Absen elektrik rencananya akan dipasang di setiap SKPD dan di 12 kantor kecamatan. Jumlah pegawai di Kota Bekasi mencapai 18 ribu orang. Rinciannya sekitar 13 ribu adalah pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan lima ribu pegawai berstatus tenaga kerja kontrak atau TKK. (dat/jpnn/fik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *