Senin , 17 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Kampus di Bandung Sasaran Bareskrim
RONALD SIAGIAN / BANTEN POS DINONAKTIFKAN: Sejumlah mahasiswi di Kampus Akademi Kebidanan Al Islah, Cilegon saat istirahat, kemarin (2/10). Kampus As Islah masuk sebagai salah satu daftar kampus dari 243 kampus yang dinonaktifkan Kemenristek Dikti karena ditemukan terdapat pelanggaran yang belum terpenuhi.

Kampus di Bandung Sasaran Bareskrim

RONALD SIAGIAN / BANTEN POS DINONAKTIFKAN: Sejumlah mahasiswi di Kampus Akademi Kebidanan Al Islah, Cilegon saat istirahat, kemarin (2/10). Kampus As Islah masuk sebagai salah satu daftar kampus dari 243 kampus yang dinonaktifkan Kemenristek Dikti karena ditemukan terdapat pelanggaran yang belum terpenuhi.
RONALD SIAGIAN / BANTEN POS
DINONAKTIFKAN: Sejumlah mahasiswi di Kampus Akademi Kebidanan Al Islah, Cilegon saat istirahat, kemarin (2/10). Kampus As Islah masuk sebagai salah satu daftar kampus dari 243 kampus yang dinonaktifkan Kemenristek Dikti karena ditemukan terdapat pelanggaran yang belum terpenuhi.
Tiga Ilegal, Salah Satunya Kasus University Berkeley

darikita.com, JAKARTA – Jumlah universitas ilegal yang mengklaim dari luar negeri bak puncak gunung es. Setelah Bareskrim menangani Universitas of California Berkeley yang dipastikan tanpa izin, ternyata masih ada tiga universitas berbau luar negeri lain yang diduga ilegal dan beroperasi di Indonesia.

Kasubdit Politik dan Dokumen Bareskrim Kombespol Rudy Setiawan menuturkan, saat ini ada tiga kasus universitas ilegal dan ijazah ilegal yang ditangani Bareskrim. Selain Berkeley, ada di juga kasus di Jogjakarta dan Bandung.

”Nama kampus tidak bisa diungkap, tapi keduanya masih proses penyelidikan. Hanya Berkeley yang penyidikan,” papar Rudy kemarin (2/10).

Saat didesak soal nama universitasnya, dia menyebut bahwa salah satu yang sedang ditangani universitas berinisial MU. ”Kampus yang disebut asal Australia ini kemungkinan besar ilegal,” terangnya.

Modusnya, bisa jadi sama seperti University of California Berkeley yang hanya memiliki izin kursus di Indonesia. Namun, kenyataannya justru juga menyelenggarakan pendidikan untuk tingkat sarjana, pascasarjana dan doktor. ”Semua itu masih ditelusuri,” terangnya.

Saat ditelusuri, ternyata kampus berinisial MU yang disebut asal Australia ini memiliki cabang di belasan kota di Indonesia. Diantaranya, Jogjakarta, Bogor, Bandung dan Palembang. ”Ya, semoga secepatnya dapat terungkap,” tuturnya.

Sementara terkait kasus Berkeley, dipastikan telah ada satu tersangka berinisial LK. Tersangka LK ini merupakan rektor di universitas tersebut. Modusnya, ternyata pemalsuan yang dilakukan ada banyak, selain ijazah dan transkip nilai, ada juga surat izin penyetaraan ijazah luar negeri. ”LK ini akan kami periksa 6 Oktober nanti. Orangnya sudah dipanggil kok,” jelasnya.

”Kampus ilegal ini murni menginginkan keuntungan materi, terbukti dari keterangan mahasiswanya bahwa biaya kuliahnya mencapai 70 juta hingga 90 juta. ”Ada 22 saksi yang kami periksa untuk kasus ini,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, Bareskrim belum bisa menjerat konsumen atau mahasiswa kampus ilegal itu. Sebab, hampir dipastikan mereka tidak mengetahui bahwa kampus itu bodong. ”Bisa dipidana kalau mengetahui dan sengaja memesan ijazah ilegal,” paparnya.

Hingga saat ini ada 40 mahasiswa yang dipastikan telah tertipu Berkeley. Sebenarnya, jumlah mahasiswanya lebih banyak, tapi yang lainnya hanya mahasiswa kursus. ”Ada mahasiswa yang kursus dan itu legal. Yang 40 ini ikut yang tanpa izin,” paparnya.

Soal mengapa hanya satu tersangka, dia menuturkan bahwa ini justru kelihaian dari LK. Sebab, dia sendirian yang mengatur upaya pemalsuan itu. ”Karyawan kampusnya tidak mengetahui itu palsu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Mansur Ramli mengatakan, penindakan terhadap tindak pidana ijazah palsu harus benar-benar menimbulkan efek jera. Dia menuturkan dalam peredaran ijazah palsu ini, ada simbiosis saling keterikatan antara penerbit ijazah dengan pengguna.

”Untuk itu sanksi pidana tidak cukup diberikan kepada pihak yang menerbitkan ijazah palsu saja,” katanya di sela persiapan seminar nasional Islamic Quality Assurance (IQA) di Jakarta kemarin. IQA merupakan asosiasi otoritas penjaminan mutu pendidikan di negara-negara Islam anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Mantan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud itu mengatakan sanksi pidana peredaran ijazah palsu seharusnya juga menyasar pihak pengguna. Mansur bahkan mengatakan di dalam Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi sudah diatur bahwa pihak penerbit dan pengguna ijazah palsu dikenai tindak pidana.

Dia menuturkan bahwa ijazah itu hanya berhak diberikan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi BAN-PT dan menjalankan program pembelajaran sesuai ketentuan. ”Ada kasus kampus abal-abal tetapi memiliki akreditasi BAN-PT juga. Karena ketika diakreditasi itu statusnya kampus aktif. Tetapi dalam perjalanan waktu menjadi tidak aktif,” paparnya.

Mansur mengatakan sudah diundang jajaran kepolisian untuk dimintai pendapat dan masukan terkait peredaran ijazah palsu itu. Dia mengatakan kepada polisi, bahwa pengguna ijazah palsu itu seharusnya juga dijerat pidana. Meskipun ada pihak yang menyebut pengguna ijazah itu adalah sebagai korban penipuan.

Menurut dia ada sebagian pengguna ijazah palsu yang sejak awal mengetahui bahwa ijazah yang dia pesan adalah palsu. ”Misalnya sudah menyiapkan uang Rp 15 juta untuk menebus ijazah,” katanya.

Nah orang-orang yang dengan sengaja membeli ijazah palsu seperti ini, tidak bisa disebut sebagai korban. Tetapi mereka juga terlibat tindak pidana peredaran ijazah palsu. (idr/wan/rie)

Check Also

Jamin Pelaksanaan Mudik Aman

CIMAHI – Untuk membe­rikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang akan mudik melintasi jalur Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *