Senin , 17 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Kebijakan Harga BBM Diumumkan Hari Ini

Kebijakan Harga BBM Diumumkan Hari Ini

Bagian Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3

darikita.com, JAKARTA – Keputusan jadi tidaknya menurunkan harga BBM bakal diumumkan Presiden Joko Widodo, hari ini (5/10). Keputusan tersebut didasarkan pada laporan hasil perhitungan ulang yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), sebagaimana telah diperintahkan presiden.

Meski masih menunggu hasil perhitungan terakhir yang dilakukan Kementerian ESDM, Anggota Tim Komunikasi Presiden, Arya Dwipayana menegaskan, bahwa kajian dan penghitungan ulang harga BBM tersebut penting dilakukan. Yaitu, terkait perlunya ada terobosan stimulus ekonomi jangka pendek yang bisa memberi dampak langsung pada masyarakat.

”Jadi, hitung kembali harga BBM ini juga dalam kerangka paket ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah,” tegas Arya Dwipayana, saat dihubungi, kemarin (4/10).

Dia menyatakan, upaya mencari terobosan jangka pendek dengan menghitung ulang harga BBM diharapkan bisa berjalan seiring dengan insentif jangka menengah dan panjang. Ketiganya, kini, sedang disiapkan serta dimatangkan pemerintah. ”Jadi, fokusnya (paket kebijakan jilid 3) adalah pada peningkatan daya saing industri nasional, mempermudah ekspor dan investasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat,” bebernya.

Karena itu semua, Arya menegaskan, latarbelakang yang mendasari permintaan presiden meminta Kementerian ESDM menghitung ulang harga BBM, tidak berkaitan dengan persoalan pencitraan. Presiden, kata dia, semata-mata ingin mencari terobosan di tengah pelemahan ekonomi. ”Yaitu, dengan paket kebijakan tahap pertama, kedua, dan seterusnya,” tandasnya.

Permintaan presiden untuk menghitung ulang harga BBM, disampaikan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis (1/10) lalu. Rapat tersebut dilaksanakan berkaitan dengan pembahas persiapan peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap ketiga. Selain Kementerian ESDM, presiden juga meminta pada pertamina untuk bersama-sama melakukan kajian soal harga BBM. Meski tidak disampaikan secara gamblang, Jokowi berharap harga premium dapat diturunkan meski hanya sedikit.

Sementara, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, belum mau menjelaskan lebih dalam tentang pembahasan harga BBM yang dilakukan dengan Kementerian ESDM. Dia mengatakan, nanti Kementerian ESDM yang akan menyampaikan kepada presiden. ”Intinya, kami selalu koordinasi dengan intens dan melaporkan perhitungannya,” tuturnya semalam.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengusulkan adanya keringanan untuk membuat premium turun. Yakni, menunda penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang bisa menurunkan BBM sampai 10 persen. ”Kalau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditunda, bisa turun 5 persen,” jelasnya.

Sedangkan Menteri ESDM Sudirman Said juga belum memperlihatkan tanda atas permintaan presiden. Dia hanya mengatakan tidak ada perintah dari Presiden Jokowi untuk menurunkan harga BBM. Yang ada, untuk mengkaji kemungkinan berubahnya bahan bakar. Jadi, belum tentu dia akan mencabut ketetapan perubahan harga BBM tiap tiga bulan.

”Tidak ada sama sekali perintah menurunkan harga,” tegasnya melalui situs Kementerian ESDM saat berjunjung ke Turki. Mantan Dirut PT Pindad itu mengatakan, presiden sedang mencari solusi untuk menggairahkan perekonomian. Semua menteri diminta memikirkan stimulus ekonomi. Nah, dia kebagian mengkaji kemungkinan perubahan harga.

Sudirman mengaku sudah menindaklanjuti permintaan presiden dengan melakukan kajian bersama Pertamina. Dia yakin, Presiden Bisa menerima apapun keputusannya nanti. Apakah harga BBM bisa diturunkan, atau tetap seperti saat ini. ”Sepanjang interaksi saya dengan Pak Presisen selama ini, selalu menghormati judgment profesional,” jelasnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa paket kebijakan jilid I dan II berdampak jangka panjang. Setidaknya dia memperkirakan hasilnya baru dirasakan tahun depan. ”Sebenarnya paket jilid I dan II hanya untuk sisi hulu atau supply side, yaitu mendorong produksi dan investasi jangka panjang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil berharap paket kebijakan jilid III lebih fokus pada penguatan permintaan atau demad side dengan memperkuat daya beli dalam jangka pendek. ”Kalau poinnya adalah penurunan harga BBM dan penurunan suku bunga bank itu tepat sekali. Dampaknya langsung ke sisi produksi, distribusi serta transportasi publik,” ungkapnya.

Sayangnya, dia menilai kebijakan ini belum maksimal untuk mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahan karyawan yang sedang marak terjadi. Hipmi mengusulkan agar pemerintah segera menggerakkan pembangunan infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal. ”Paket III harus berisi percepatan proyek padat karya di daerah-daerah,” tegasnya.

Berdasarkan APBNP 2015 sejumlah kementerian mendapat anggaran infrastruktur yang sangat besar seperti Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 52,5 triliun, Kementerian ESDM sebesar Rp 46,4 triliun dan lainnya, total ada Rp 290,3 triliun. ”Jembatan, bendungan, jalan segera bangun saja saja,” tuturnya.

Dalam hal ini pemerintah harus segera menyingkirkan segala hambatan yang memperlambat serapan anggaran, baik dari proses tender, pembebasan lahan hingga pembayaran pengadaan proyek pemerintah. ”Percepat tender, kalau modal sudah ada tapi administrasi pembayaran atau payment birokrasinya lama. Bisa dideregulasi supaya tidak seret,” jelasnya.

Upaya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi salah satu perhatian utama pada paket kebijakan pemerintah selanjutnya. Butuh perhitungan matang dan diharapkan bisa menciptakan stabilitas harga barang kebutuhan agar daya beli masyarakat pulih.

Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan penurunan harga BBM. Pertama, BBM merupakan persoalan yang tidak sederhana (complicated) terlebih jika dikaitkan dengan harapan menciptakan efek domino berupa penurunan harga barang lainnya. ”Pengalaman bertahun-tahun ketika harga BBM diturunkan, harga barang lain tetap tinggi,” ungkapnya kepada Jawa Pos (induk Bandung Ekspres) kemarin.

Kedua, tidak dimungkiri bahwa jika harga BBM turun maka masyarakat bisa lebih berhemat sehingga ada uang lebih untuk membeli kebutuhan lain. Persoalannya, seberapa besar pengaruhnya jika penghematan dari uang BBM itu dihadapkan pada tetap tingginya harga kebutuhan barang lainnya? ”Jadi kalkulasi dalam penurunan harga BBM ini mesti dilakukan bukan hanya dampaknya dari sisi Pertamina tapi juga masyarakat secara luas,” terangnya.

Hal ketiga perlu diperhatikan adalah berapa lama kebijakan penurunan harga BBM itu bisa bertahan? Ini penting sebab dengan asumsi harga kebutuhan lainnya tidak ikut turun, ketika tiba-tiba harga BBM harus naik lagi maka harga barang lainnya akan ikut naik. Masyarakat bisa kembali panik.

Maka Enny berharap paket kebijakan pemerintah berikutnya benar-benar fokus dan memerhatikan soal stabilitas harga barang kebutuhan. ”Itu paling penting. Dengan harga yang stabil maka konsumsi rumah tangga akan kembali pulih,” ucapnya.

Sebab dalam jangka pendek dan menengah ini, menurutnya, yang paling diharapkan adalah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bertahan.

”Memang kebutuhan dalam paket ketiga adalah langkah penyelamatan baik dari sisi daya beli masyarakat maupun produksinya sendiri, dari sisi pengusaha,” tuturnya.

Untuk pengusaha, perlu diperhatikan bagaimana misalnya biaya impor bahan baku jadi lebih ringan. Begitu juga dari sisi pembiayaan. Meskipun disayangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) saat ini tidak ada subsidi bunga. Begitu juga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka sulit bantuan langsung untuk kalangan usaha itu bisa terealisasi.

Selebihnya diharapkan paket kebijakan ekonomi terbaru tidak sekadar teoritis. Harus bisa diimplementasikan dengan cepat. ”Kebijakan itu harus efektif,” kata dia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menekankan, dalam paket kebijakan jilid III yang menjadi fokus adalah tiga hal, yakni peningkatan daya beli, pencegahan PHK termasuk di dalamnya pembiayaan ekspor dan peningkatan investasi. Terkait peningkatan daya beli, dia mengakui sempat dibahas wacana penurunan harga BBM dan juga tarif listrik. Penurunan BBM tersebut merupakan salah satu permintaan Presiden Joko Widodo.

Terkait BBM, menurut rencana, yang akan diturunkan harganya adalah BBM jenis solar yang selama ini masih disubsidi pemerintah, khususnya bagi industri berskala besar. Namun, Darmin mengindikasikan poin kebijakan penurunan harga BBM tersebut belum final.

”Memang dibahas juga (soal penurunan harga BBM), tapi saya belum ingin menjelaskan apa-apa soal itu. Kita juga masih akan rapat lagi. Tapi itu (penurunan BBM) terutama yang menyangkut industri sebenarnya. Bukan yang lebih rumah tangga,” katanya.

Selain penurunan harga BBM, Jokowi juga meminta penurunan suku bunga kredit perbankan. Terkait hal tersebut, Darmin mengakui permintaan orang nomor satu di Indonesia itu sulit dipenuhi dalam kondisi moneter seperti sekarang ini. Karena ada banyak yang perlu dipertimbangkan seperti efisiensi biaya perbankan.

”Memang ruangnya itu perlu waktu. Karena itu membicarakan efisiensi biaya, bukan menurunkan suku bunga dalam arti BI rate. Kalau moneternya tidak mudah situasi saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Arif Budimanta menegaskan bahwa paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah tidak sekedar untuk mengatasi permasalah ekonomi, melainkan juga masalah politik. Sehingga tidak seluruhnya paket kebijakan pemerintah, berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia mencontohkan yang berdampak langsung adalah kebijakan kenaikan batas tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 3 juta per bulan. Kebijakan tersebut mendongkrak daya beli masyarakat.

”Kita memang ada kehilangan (potential loss) sampai Rp 1,8 triliun, tapi kita meyakini kehilangan itu akan kembali dalam purchasing power untuk masyarakat,” jelas Arif dalam diskusi di Cikini, kemarin. (dyn/dim/wir/gen/ken/rie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *