Senin , 18 Oktober 2021
Home / BERITA UTAMA / Maraknya Jual Beli Hewan Langka di Medsos, Pakar Hukum Minta Aparat Tindak Tegas

Maraknya Jual Beli Hewan Langka di Medsos, Pakar Hukum Minta Aparat Tindak Tegas

JAKARTA – Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut aksi kejahatan penjualan binatang langka dan dilindungi kembali viral di media sosial (medsos). Hal itu sudah seharusnya ditindak tegas oleh aparat.

Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

Dia menduga, pelaku penjualan hewan langka di medsos itu adalah pemilik akun Instagram @juragan_insyaf.

“Prosesnya yang rumit dan berbelit untuk pelaporan onlinenya, membuat orang enggan dan frustasi dalam melaporkan hal-hal seperti ini. Bahkan orang yang dengan semangat melindungi lingkungan yang tinggi sekalipun, akan merasa useless dan keburu hilang,” kata Doni dalam keterangannya, Senin (4/10).

Lantas dia pun mendesak kasus pidana penjualan satwa langka yang dilindungi ini diusut oleh pihak kepolisian. “Polisi pun sebetulnya sangat bisa menangkap dan mengusut jaringan penjualan satwa dilindungi,” harap Doni.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menyebut penjualan satwa liar dan langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Menurutnya, perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Bahkan maraknya jual beli satwa dilindungi berpotensi hilangnya kemampuan adaptasi hewan tersebut karena hidup di luar habitatnya. Dia memandang, hal ini pun akan menggangu ekosistem alam hayati.

Karena aksi tersebut melanggar ketentuan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Dalam Pasal 1 Undang-Undang Konservasi Hayati terdapat pengertian satwa liar yang merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia,” papar Suparji.

Menurutnya, regulasi tersebut muncul selain untuk melindungi satwa liar dan langka dari kepunahan, juga sebagai suatu konsekuensi dari ratifikasi perjanjian internasional di mana pemerintah Indonesia juga sudah menyetujui perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild.

“Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, di mana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi,” ungkap Suparji.

Terkait dengan jual beli satwa liar yang dilindungi, Suparji pun turut mendesak agar aparat kepolisian turun tangan menangani masalah tersebut.

“Karena perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Dalam hukum pidana yang berkembang di Indonesia terdapat asas tentang pertanggungjawaban yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rist rea),” pintanya. (jawapos.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *