Minggu , 5 April 2020
Home / Nasional / Parpol Usul Pemilu Dipisah

Parpol Usul Pemilu Dipisah

JAKARTA Sejumlah isu penting dibahas pimpinan parpol non parlemen di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1). Isu kebangsaan hingga usulan pemisahan pemilihan legislatif dan presiden juga dibahas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendengarkan aspirasi ketujuh Sekjen partai politik tersebut. Yakni Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat, Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia, Wakil Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sekjen DPP Partai Berkarya, Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, Sekjen DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sekjen DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Dijumpai usai pertemuan, Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasi forum silaturahmi tersebut. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut berdiskusi banyak hal terkait isu-isu kebangsaan salah satunya membahas tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.

“Kami tadi bertujuh satu-persatu juga tadi menyampaikan pandangan untuk ke depannya bagaimana ini landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi seperti apa ke depan, termasuk UU tentang Parpol, UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan hal-hal dalam pelaksanaan Pemilu serentak kemarin,” ujar Priyo.

Sejumlah pembahasan di antaranya mengusulkan untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, sehingga tak dijadikan dalam satu hari penuh. Bagi Priyo maupun keenam Sekjen lainnya, hal ini dapat meminimalisasi adanya permasalahan dalam keserentakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres dalam satu hari.

“Yang kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif. Kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisahkan. Jadi agar nanti pemilihan presiden di hari tertentu, pemilihan legislatif di hari tertentu lainnya. Karena begitu diserentakkan, yang terjadi adalah terjadi sengkarut yang luar biasa,” bebernya.

Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi (prolegnas prioritas) tahun 2020, ketujuh Sekjen Parpol tersebut berharap penuh pada Mendagri untuk membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.

“Kami bersepakat agaknya ini jalan tol atau pintu tol yang dibuka oleh Pak Tito . Kami menyambut gembira.Setidaknya curhat kami tertampung atau terdengarkan. Termasuk membahas masalah-masalah itu. Ini terus terang tadi kami mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Pak Mendagri dan jajarannya terhadap ikhtiar ini. Kita doakan, bareng-bareng kita bangun negeri ini dengan demokrasi yang lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pertemuan silaturahmi tersebut merupakan salah satu agenda dari Kemendagri untuk mendengar saran dan masukan dari partai politik. “Kami memang membidangi partai politik. Jadi segala aspirasi dan masukan kami tampung. Ini merupakan mitra kerja Kemendagri juga,” kata Bahtiar.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban menghadirkan pemilu yang murah. Bagaimana prosesnya, harus menampung aspirasi dan menjadi kesepakatan bersama. “Sekarang, memang kewajiban pemerintah untuk menghadirkan pemilu yang murah. Terkait teknisnya, ini yang harus dibahas bersama,” paparnya. (fin/drx)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *