Jumat , 18 Oktober 2019
Home / BERITA UTAMA / Pemkot Bandung Masih Miliki Tanah Bermasalah
AMRI RACHMAN DZULFIKRI/BANDUNG EKSPRES SEMAKIN MENYUSUT: Area persawahan semakin menyusut dengan banyak berdirinya pabrik dan hunian warga.

Pemkot Bandung Masih Miliki Tanah Bermasalah

darikita.com, SUMUR BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memenangkan memenangkan 3 dari 12 gugatan perdata periode tahun 2015 berdasarkan ketetapan hukum pengadilan Negeri Kelas Satu Bandung terkait tanah sengketa yang dilayangkan kepadanya. Ketiga gugatan perdata yang dimenangkan Pemkot Bandung meliputi tanah akses Tol Soroja, tanah kantor Kelurahan Braga dan tanah eks. RPH Setiabudi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Dadang Supriatna kepadaBandung Ekspres kemarin (21/4).

Sementara itu, sembilan lahan masih dalam diproses Pengadilan Negeri Bandung. Yakni, tanah SMUN 22 Bandung, tanah kantor Kelurahan Binong dan SDN Binong Jati, tanah kantor Kelurahan Ledeng, SDN Cidadap 2 dan Puskesmas Cipaku, tanah ruang dagang/kios Pasar Balubur, hak-hak sewa tanah masyarakat kawasan Kiaracondong, tanah eks. TPA Cieunteung, tanah Jalan Cibadak 202, tanah Sumber Mata Air Maribaya dan tanah Puskesmas Dago. Menurut dia, selesai atau tidaknya suatu gugatan tergantung pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

”Upaya hukum yang ditempuh penggugat maupun tergugat memegang peranan penting,” tukas Dadang.

Berkaca dari perkara yang berkembang serta untuk tertib administrasi, sahut Dadang, sistem akutansi DPKAD yang merupakan kompilasi laporan keuangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPKAD) makin diperjelas.

Mulai tahun 2015, sistem akutansi DPKAD menggunakan akutansi berbasis akrual. ”Persiapan pendampingan laporan keuangan dan sosialisasi sudah dilakukan. Hasilnya, bangunan akutansi berubah secara signifikan,” kata mantan Asisten Administrasi Pemkot Bandung tersebut.

Dalan mengelola keuangan daerah, fungsi DPKAD berbeda dengan posisi mengelola aset daerah. Status DPKAD sebatas  pembantu pengguna barang. Sedang pengguna barang kewenangannya langsung dilimpahkan kepada SKPD. Maka, dalam LHP BPK secara garis besar ada dua yang dikecualikan, yaitu piutang pajak dan catatan aset.

Permasalahan catatan aset yang terus bergulir, serta dituduh jadi alasan opini BPK Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Melalui Permendagri nomor 17 tahun 2003, dan mulai berlaku tahun  2005/2006, maka daerah wajib membuat laporan keuangan. Salah satunya membuat neraca aset. Tetapi, Pemkot Bandung menemui kesulitan dalam pencatatan aset, sebab ada aset pemerintah yang tidak ada catatan luas dan alamatnya. Selain itu ada aset yang tak miliki dua kriteria tersebut .

Atas referensi itu, kondisi aset Pemkot Bandung terhitung tahun 2014 sudah mulai dibenahi. Kesimpulannya, yang bermasalah secara umum berhasil ditindaklanjuti.

Tercatat sampai Desember 2015, rampung secara legal formal  baru mencapai kisaran 45 persen. ”Secara berkala aset lain tetap up date,” ucap Dadang.

Menyoal niilai aset Pemkot Bandung yang dihitung melalui kalender per 31 Desember hingga akhir perhitungan mengacu kepada Laporan Hasil Perhitungan BPK tahun 2015, aset yang tidak ada luasannya miliki nilai kurang lebih Rp 3,7 triliun. ”Setelah ditindaklanjuti, dengan kekuatan hukum tetap, tercatat nilai sementara sekitar Rp 970 miliar,” kata Dadang.

Sedangkan, yang tidak ada alamatnya bernilai Rp 152 miliar. Setelah dijadikan sample oleh BPK, terakumulasi nilai aset sebesar Rp 242 miliar.

Terhadap aset yang tak miliki luas dan alamat, nilai aset Pemkot Bandung sebesar Rp 194 miliar. Tetapi, setelah ditindaklanjuti dan ditelusuri ditemukan nilai baru aset sebesar Rp 626 miliar. ”Total nilai aset Pemkot keseluruhan Rp 4,05 triliun, yang berhasil ditelusuri tidak kurang dari Rp 1,8 triliun,” pungkas Dadang. (edy/fik)

Check Also

Kodiklat Uji Ketangkasan Satuan

darikita.com, BANDUNG – Kodiklat TNI AD menggelar Lomba Peleton Tangkas TNI AD Periode I TA …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *