Sabtu , 6 Juni 2020
Home / Jabar Ekspres / Perlukah Promosi, Mutasi dan Demosi Kepala Sekolah?

Perlukah Promosi, Mutasi dan Demosi Kepala Sekolah?

MUNGKIN praktek pendidikan kita saat ini bisa dianalogikan seperti teori Maltus. Khususnya antara kebijakan manajemen pendidikan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Fenomena ini sedang terasa di Jawa Barat.

Faktanya kebijakan manajemen pendidikan khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia berjalan berdasarkan deret hitung. Sedangkan tuntutan peningkatan mutu pendidikan berjalan berdasarkan deret ukur. Semakin jauh semakin senggang antara upaya/proses pendidikan yang dijalankan, dengan pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

Kalau begitu apa masalahnya?

Masalah yang pertama, sejak proses alih kelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dari kabupaten/kota ke provinsi, secara signifikan belum terlihat adanya kebijakan manajemen sumberdaya manusia yang menyangkut promosi, mutasi dan demosi kepala sekolah secara objektif, profesional dan transparan. Sementara tuntutan peningkatan mutu pendidikan berlangsung sangat eksponensial dan bahkan unpredictable. Seperti di suasana pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi.

Bila definisi promosi itu adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan, maka segeralah lakukan promosi bagi mereka para guru yang telah memenuhi persyaratan. Bukankah stok guru seperti itu ada. Malah tidak sebanding dengan formasi yang tersedia. Lantas apa yang ditunggu? Di situasi sekarang, pembiaran atas tuntutan kebutuhan promosi seperti ini akan menimbulkan multilayer effect yang paradok dengan tuntutan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Bagi institusi pendidikan (baca: dinas pendidikan dan sekolah), alih-alih ingin penghematan justru yang akan terjadi adalah inefesiensi dalam keseluruhan praktek manajemen penyelenggaraan pendidikan. Jangan tanya ruh pendidikan sebagai spirit munculnya mutu pendidikan bisa tumbuh subur di lembaga dengan keadaan seperti ini.

Setiap penundaan promosi akan berdampak lunturnya semangat para calon pemimpin sekolah kalau tidak ingin dikatakan apatis. Belum lagi bermunculan para spekulan yang mengatasnamakan pimpinan tertinggi pemerintahan daerah yang gerilya mengiming-imingi dan menebar janji kepada para calon kepala sekolah ini, untuk bisa diangkat dan ditempatkan segera. Semakin membuat sengkarut upaya penyiapan SDM bermutu. Singkatnya, bila promosi kepala sekolah ini ditunda lagi, itu sama saja dengan menyimpan bom waktu semakin mundurnya pendidikan kita.

Masalah kedua, adalah ’’dilema mutasi’’ kepala sekolah. Antara ketentuan/regulasi dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan. Bila kondisi sekolah dilevelkan pada tingkatan besar, sedang dan kecil berdasarkan ukuran rombongan belajar dan fisik bangunan sekolah, kemudian berkonsekuensi terhadap perlunya tingkat kualitas kepala sekolah, maka kebijakan mutasi kepada sekolah adalah keniscayaan.

Kalaupun terkendala oleh regulasi yang mengatur tentang periodesasi jabatan kepala sekolah seperti yang diatur dalam Permendikbud No 6 tahun 2018, khususnya pasal 12 ayat 1, 2 dan 3, hendaknya oleh pejabat pembina kepegawaian dengan nota pertimbangan dari kepala dinas pendidikan dijadikan sebagai arena kreativitas untuk memilih dan memilah para kepala sekolah terbaik yang layak ditempatkan pada level-level tingkatan sekolah tersebut. Bila ada kemauan sebagai ’’Part of solution’’ yakinlah bahwa ketentuan dalam pasal 12 tersebut menyediakan kelonggaran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Dengan catatan untuk tujuan positif dan maslahat.

Masalah ketiga adalah problem struktur kelembagaan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah besar dan segera harus dituntaskan di sisi struktur kelembagaan. Dengan induk di provinsi dan dibantu dengan 13 cabang dinas di daerah, ada yang paradoks dan tumpang tindih dalam nomenklatur dan pembagian tupoksinya (tugas pokok dan fungsi). Khususnya menyangkut linieritas nomenklatur seksi di tiap kantor cabang dinas, dengan institusi di atasnya. Sekedar saran. Bila di provinsi ada bidang PSMA (pendidikan SMA), maka di KCD (kantor cabang dinas) pun harusnya ada seksi PSMA, begitupun dengan SMK. Untuk bidang PKLK (pendidikan khusus dan layanan khusus) bisa dintegrasikan antara dua bidang itu. Sedangkan urusan GTK (guru dan tenaga kependidikan) dan urusan umum seyogianya menjadi garapan subag umum di tingkat KCD.

Faktanya sekarang di tingkat KCD nomenklatur yang ada adalah seksi pelayanan, seksi pengawasan dan subag umum yang tidak jelas tupoksinya. Tumpang tindih khususnya dengan tupoksi pengawas sekolah.

Bila keseluruhan masalah ini tidak segera dituntaskan maka slogan pendidikan Jabar  Juara Lahir Bathin hanya retorika. Padahal, sejatinya slogan itu saat ini sedang diuji kesungguhan dan pemahamannya dari para pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Jangan biarkan pendidikan Jawa Barat berlangsung seperti deret hitung. Sedangkan pandemi Covid 19 telah menjadi laboratorium peningkatan mutu pendidikan yang berlangsung secara deret ukur.

Bila kita tidak berubah, kita tidak tahu kapan gap kedua deret ini bisa diperkecil, kalaupun tidak bisa dipertemukan. Untuk itu patut kita renungkan ucapan George Bernard Shaw: Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. (Kemajuan memang mustahil kita capai tanpa ada perubahan. Dan siapa pun yang tidak dapat mengubah pikirannya, jangan pernah berharap ia bakal bisa mengubah apa pun). (*)

Check Also

Tak Ada Dikotomi antara Sekolah Negeri dan Swasta

BANDUNG – Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Men­engah Kejuruan (PSMK) Di­nas Pendidikan Jawa Barat, Dodin Rusmin Nuryadin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *