Kamis , 27 Juni 2019
Breaking News
Home / Bisnis / Pertamina Siap Turunkan Harga BBM

Pertamina Siap Turunkan Harga BBM

darikita.com, JAKARTA – Isu panas seputar rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, mulai menemui titik terang setelah Pertamina memberikan sinyal siap menurunkan harga BBM.

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina terus melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari pengadaan crude atau minyak mentah, sistem pengolahan di kilang, hingga rantai distribusi. Lalu, apakah efisiensi itu membuka ruang untuk penurunan harga premium dan solar? ”Iya, kalau kita lakukan efisiensi, hasilnya kita deliver (teruskan, Red) ke harga agar bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden tadi malam (5/10).

Dalam rapat kabinet yang berlangsung sekitar 2,5 jam mulai pukul 19.00 hingga 21.30 tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang meminta kepada Pertamina untuk melakukan efisiensi guna membuka kemungkinan penurunan harga BBM. Namun, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, presiden menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pertamina, apakah harga BBM bisa turun atau tetap. ”Keputusannya akan disampaikan Kamis nanti, bersama paket kebijakan lainnya,” katanya.

Karena itu, bola panas memang ada di Pertamina. Dwi Soetjipto pun mengakui, dengan harga saat ini saja, Pertamina harus menanggung rugi hingga Rp 15 triliun dari penjualan premium. Namun, sebagai korporasi, Pertamina tetap bisa meraup keuntungan dari penjualan produk-produk lain.

Sehingga, seolah ingin meyakinkan publik bahwa Pertamina tidak akan bangkrut jika menurunkan harga BBM, Dwi menyebut jika sepanjang periode Januari – Agustus 2015, Pertamina masih bisa membukukan total laba USD 840 juta atau sekitar Rp 11 -12 triliun. ”Jadi secara keseluruhan, kami masih untung,” ucapnya.

Mantan direktur utama PT Semen Gresik itu pun meyakinkan jika penurunan harga BBM tidak akan serta merta menggerus laba Pertamina. Sebab, penurunan harga didapat dari efisiensi biaya produksi. ”Efisiensinya bukan saat ini saja, tapi juga efisiensi-efisiensi ke depan seperti apa,” ujarnya.

Lalu, apakah keputusan seputar harga BBM akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang akan diumumkan Kamis nanti? Dwi Soetjipto mengatakan jika memang pemerintah melihat kebijakan itu masuk kategori yang berdampak jangka pendek, maka bisa saja diumumkan. ”Nanti dilihat,” katanya sambil tersenyum.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, keputusan perihal harga BBM sebenarnya sudah final, sehingga tidak ada lagi tarik ulur. Dia menyebut, pembahasan yang masih alot justru terjadi dalam penentuan formula kenaikan upah tenaga kerja. ”Kalau soal itu (BBM, Red) tidak perlu dibahas lagi. Yang masih perlu dibahas itu soal upah minimum,” ucapnya.

Menurut Darmin, presiden sudah mengantongi poin-poin paket kebijakan ekonomi jilid 3. Yang masih dimatangkan dalam dua hari ke depan adalah penetapan prioritas. Sebab, pemerintah tidak ingin mengumumkan banyak kebijakan sekaligus karena justru dinilai tidak akan fokus. ”Jadi mungkin nanti diumumkan tiga (kebijakan) saja sudah cukup,” ujarnya. Apakah penurunan harga BBM masuk prioritas? ”Saya belum mau bilang mana saja prioritasnya,” imbuhnya lantas tertawa.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Andi Noorsaman Sommeng usai rapat di Kemenko Perekonomian menyebut kemunkinan diturunkan cukup besar. Namun, dia enggan menyebut berapa kisarannya karena itu masuk wilayah Ditjen Migas Kementerian ESDM. ”Pasti. Kalau harga turun, ya diturunin,” ucapnya.

Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja yang juga ikut rapat memilih untuk tertutup. Dia tidak mau membicarakan hasil rapat dan kepastian harga premium dan solar setelah ini. Dia berdalih, nanti ada pimpinan yang menyampaikan ada tidaknya penyesuaian.

”Sedang dikaji terus, cuma saya tidak berwenang sampaikan. Nanti pimpinan yang sampaikan,” tegasnya. Sebelum ini, dia sempat menyebut kalau harga keekonomian premium bukan seperti yang dijual saat ini. Menurut Wirat, selama tiga bulan ke depan harga ideal premium ada dikisaran Rp 7.900 per liter.

Sementara, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, harga keekonomian Premium saat ini ada dikisaran Rp 7.750 per liter. Angka itu muncul dari break even point atau titik impas premium Rp 7.450 tiap liternya. Saat dijual ke luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), muncul defisit karena dilepas Rp 7.300 per liter.

Sedangkan di Jamali, direksi yang akrab disapa Abe itu menyebut ada sedikit profit untuk perseroan. Biasanya, 5 persen atau sekitar Rp 300. Jadi, idealnya premium Jamali dihargai Rp 7.750 per liter. ”Tapi, saat ini diminta beda Rp 100 saja,Ғ terangnya pada Jawa Pos (induk Bandung Ekspres).

Selain itu, dia kembali menyinggung soal pentingnya mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN). Sesuai UU PPN 42/2009, pengurangan bisa mencapai 5 atau 15 persen. Bahkan, peluang untuk dicabutnya PPN juga terbuka lebar. ”Ada dua cara, pertama ditanggung penuh oleh pemerintah,” sebutnya.

Mantan CEO PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang bergerak sebagai shipping company itu pernah dilakukan pemerintah pada 2009. Cara kedua, PPN dianggap sebagai terutang tidak dipungut seperti avtur internasional dan Marine Fuel Oil (MFO) internasional. ”Kalau mau nendang, ya PPN-nya kurangi,” tuturnya.

Berbeda dengan dua institusi itu, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) juga punya hitungan sendiri. Menurut Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin, bensin dengan nilai oktan 88 itu harusnya dijual dikisaran Rp 5.044 sampai Rp 6.700 per liter. Perbendaan muncul tergantung cara menghitungnya.

Di mulai dengan harga terkecil, KPBB membagi biaya produksi BBM menjadi lima bagian. Yakni, pembelian minyak mentah sebesar 83,4 persen, lantas ongkos pengolahan 6 persen, angkutan laut 5,8 persen, biaya distribusi 3 persen, dan biaya lain-lai sampai 1,8 persen.

Kemudian, dikalikan dengan nilai tukar rupiah saat ini yang menyentuh Rp 14 ribu. Berdasar hitungannya, muncul harga premium Rp 5.044 per liter. Dia menegaskan, harga itu berlaku kalau seluruh pengolahan premium dilakukan dalam negeri. Sedangkan harga minyak dunia USD 59 per barel.

”Cara lain, menggunakan metode border price yang hasilnya Rp 6.731 per liter,” jelasnya.

Harga itu muncul dengan mempertimbankan indeks pasar, kondisi kurs rupiah? dan kualitas premium yang dijual. Atas dasar hitungan itu, dia menyebut aneh kalau Pertamina sampai defisit Rp 15 triliun. Padahal, mengambil untung sampai Rp 700 per liter.

Terkait paket kebijakan jilid 3 secara umum, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan jika paket ini ditargetkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Untuk dalam waktu dekat, pemerintah fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satu melalui transfer daerah. ”Yang paling mudah dengan cash transfer. Kita gunakan instrument dana desa, supaya cepat dampaknya, dimana kita pakai model cash forward. Kita akan lihat dana ini sangat terserap pada pemilu serentak nanti,” papar Bambang di Hotel Shangri-La, kemarin (5/10).

Selain itu, lanjut Bambang, dalam jangka pendek, pemerintah juga akan menjaga kelangsungan usaha dan mencegah terjadinya PHK. Upaya tersebut akan dilakukan melalui dua sektor. Yang pertama dari sektor energi, di mana pemerintah berniat menurunkan harga gas bagi industri.

”Di paket kebijakan 3, harga listrik untuk industri sudah turun jadi kita coba turunkan (harga) gas. Kita akan gunakan perhitungan penerimaan negara dan tidak akan menganggu pendanaan dari PGN (Perusahaan Gas Negara). Yang jelas untuk BBM, kita fokus ke harga gas diturunkan agar tidak mem-PHK karyawan karena kerugian,” katanya.

Sementara dari sektor UKM, mantan Wamenkeu itu menuturkan, pihaknya telah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan bantuan kredit modal kerja bagi perusahaan-perusahaan eksportir dalam lingkup UKM dengan bunga rendah. Menurut Bambang, plafon kredit bagi UKM tersebut ditetapkan pada kisaran Rp 40-50 miliar per badan usaha.

”Ini kredit modal kerja yang kita berikan, supaya mereka tidak melakukan PHK. Jadi kredit ekspansi atau jenis kredit lainnya. Dan ini sudah ditindaklanjuti, karena ushda ada beberapa perusahaan yang masuk list pemberian biaya,” katanya.

Atas rencana penurunan harga gas, Presiden Direktur Pertamina Gas (Pertagas) Hendra Jaya menyebut harga gas untuk industri sebesar USD 8 – USD 11 per MMBTU sudah pas. Itulah kenapa, kalau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta penurunan sampai USD 4,5 per MMBTU disebutnya sulit.

”Beratlah. Di hulu sendiri, dari lapangan baru Tiung Biru saja USD 8 per MMBTU harganya,” kata Hendra di gedung Kemenko Bidang Perekonomian. Kemarin, dia juga sudah menyampaikan hal itu kepada Menko Darmin Nasution. Selain itu, perbandingan bisnis gas internasional dengan Indonesia juga dipaparkan. (owi/ken/dim/dee/rie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *