Kamis , 27 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / PIPPK Butuh Pengawasan
Eddy Koesman/Bandung Ekspres SARAT KEPENTINGAN: Warga Kecamatan Panyileukan saat mengikuti sosialisasi Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan, belum lama ini. Program ini masih diwarnai dengan kepentingan politik.

PIPPK Butuh Pengawasan

darikita.com, BATUNUNGGAL – Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) bakal bergulir. Dalam perjalanannya di 2016, program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung itu memerlukan pengawasan.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kontrol PIPPK dibutuhkan, bukan karena ketidaksiapan masyarakat. Tapi, masih adanya kepentingan politik yang mewarnai. Padahal sebenarnya, PIPPK adalah sebuah kendaraan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

’’Nanti saya akan mengajak masyarakat untuk bisa melobi ke DPRD Kota Bandung, bahwa masyarakat sangat siap dengan PIPPK,” kata dia pada rapat koordinasi (rakor) Penguatan Kelembagaan, dalam Rangka Monitoring Evaluasi PIPPK di Aula Graha Binangkit, Selasa lalu (12/10).

Hadir dalam rakor, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, Ketua Tim Penggerak PKK Atalia Kamil, dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Dadang Gantina.

Emil -sapaan akrab Wali Kota- mengungkapkan, PIPPK diharapkan bisa menjadi program unggulan. Pemerintah pusat sangat berharap pelaksanaannya sukses. Dengan begitu, nantinya PIPPK dikonsepkan di Indonesia. Oleh karena itu, program ini harus bisa sempurna. ’’Saya harap PIPPK di Kota Bandung bisa segera terwujud, karena nantinya akan menjadi program unggulan pusat,” ungkapnya.

Emil menjelaskan, untuk tahun pertama PIPPK memang berfokus pada infrastruktur dan kebersihan. Sedangkan ke depannya akan memaksimalkan pemberdayaan ekonomi sosial. ’’Dengan demikian permasalahan di masyarakat diharapkan bisa selesai,’’ jelas Emil.

Kepala BKBPM Kota Bandung Dadang Gantina menambahkan, tujuan rakor dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan PIPPK dari seluruh ketua LPM yang ada di Kota Bandung. Kemudian, pemberian kewenangan program pembangunan kepada masyarakat dimaksudkan agar mereka bisa mengeluarkan segala kemampuan dan potensinya dalam membangun wilayah masing-masing.

’’Diharapkan nantinya pemberdayaan masyarakat setempat jadi lebih baik, sehingga kualitas masyarakat juga meningkat,” tegas Dadang. (mg-dn/vil/hen)

Check Also

Jamin Pelaksanaan Mudik Aman

CIMAHI – Untuk membe­rikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang akan mudik melintasi jalur Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *