Selasa , 18 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Regulasi Kemenkes dan BPJS Harus Dibenahi
ISTIMEWA UNTUK BANDUNG EKSPRES SENANG BERBAGI: Anggota MPR RI dokter Adang Sudrajat (tengah) saat melakukan sosialisasi MPR RI sebagai tugas konstitusi di Aula Desa Rancakasumba, Kampung Babakan, RT 01, RW 12, Desa Rancakasumba Solokanjeruk, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dari pukul 08.00 hingga 11.00, kemarin (20/11).

Regulasi Kemenkes dan BPJS Harus Dibenahi

Isi Sosialisasi Anggota MPR Adang Sudrajat di Kabupaten Bandung

darikita.com, Anggota MPR RI dokter Adang Sudrajat kembali melakukan sosialisasi MPR RI sebagai tugas konstitusi di dapilnya Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Kali ini, dokter Adang melakukan sosialisasi MPR di Aula Desa Rancakasumba, Kampung Babakan, RT 01, RW 12, Desa Rancakasumba Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, dari pukul 08.00 hingga 11.00, kemarin (20/11).

Kegiatan Sosialisasi MPR yang dilaksanakan dokter Adang kali ini sangat khas dengan dihadiri 200 orang dari komunitas Pekerja Sosial. Dengan menyoroti isu populer yang melekat pada segmen masyarakat yang sangat luas yaitu BPJS, ternyata perlu adanya perbaikan-perbaikan pada skala kebijakan nasional.

Dokter Adang yang selain juga anggota MPR, juga duduk di komisi IX DPR bidang kesehatan menyampaikan kepada konstituennya pada saat sosialisasi MPR. Bahwa saat ini ia sedang mengkritisi masalah-masalah fundamental yang melekat pada aturan-aturan kesehatan yang ada di kementerian maupun di BPJS Kesehatan.

Dia mencontohkan pada akurasi pendataan penerima bantuan iuran, distribusi keanggotaan dan masalah pelayanan masih belum memuaskan ke sebagian besar masyarakat. Pandangan kritis ini disampaikan langsung oleh dokter Adang kepada Menteri Kesehatan saat rapat Kerja Kementerian dengan DPR RI.

Legislator Jawa Barat II ini memandang, permasalahan kesehatan yang selalu dihadapi hampir seluruh masyarakat perlu melakukan perbaikan dengan berbenahnya lembaga-lembaga bukan hanya BPJS. Tapi juga Kementerian Kesehatan. ’’Undang-undang BPJS telah terimplementasi hampir mendekati dua tahun, namun masalah yang memberatkan rakyat hampir terjadi di setiap level dengan kasus yang berulang. Ini harus kita rombak dan perbaiki demi kenyamanan dan kebahagiaan rakyat Indonesia,” ungkap dokter Adang di depan forum.

Selanjutnya, dia menjelaskan kepada audiens yang hadir berbagai akar masalah kesehatan dan BPJS yang hingga saat ini masih buruk. Yang pertama, lambatnya respons kementerian kesehatan dan BPJS ketika dihadapkan pada pelayanan pada masyarakat. Dan jika ada respons, kebanyakan hanya kasus tertentu dan sistemik.

Kedua, pada pembiayaan yang digulirkan pemerintah direspon sedemikian antusias. Sehingga, mengakibatkan defisit pada kualitas pelayanan dan sarana yang ada. Defisit pelayanan ini dikarenakan pada PKM (Pelayanan Kesehatan Masyarakat), 90 persen beroperasi part timer, dalam arti tidak beroperasional 24 jam.

Sarana kesehatan lanjutan yang selama ini ada, tidak memadai dari sisi jumlah maupun distribusi Rumah Sakit tingkat pertama. ’’Rumah Sakit Regional maupun Rumah Sakit Utama cenderung tidak bertambah baik kuantitas maupun kualitas yang hingga saat ini tidak ada perencanaan secara sistematik pada upaya peningkatannya,” jelas dokter Adang.

BPJS, sambung dia, harus banyak berbenah. Sebab, hingga karena hingga saat ini, BPJS tidak mengoptimalkan kemitraan dengan klinik swasta yang sebagiannya sudah beroperasi 24 jam. Sehingga, dengan keanggotaan seadanya, mengakibatkan operasional klinik defisit. Keadaan ini telah mengorbankan marwah seorang dokter yang membuat kehidupannya tidak layak dan bermartabat,’’ pungkas dokter Adang. (A1/tam)

Check Also

Benfica vs Bayern Muenchen, Aguias Bakal Putus Rekor Buruk

darikita.com, 1-0. Meski menjadi modal penting bagi langkah Bayern Muenchen menantang Benfica di Estadio da Luz …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *