Selasa , 18 Juni 2019
Breaking News
Home / Nasional / Setahun Jokowi – JK, Politik dan kebijakan LN

Setahun Jokowi – JK, Politik dan kebijakan LN

darikita.com, JAKARTA – Di bidang politik pemerintahan, soliditas di internal kabinet dalam satu tahun pemerintahan menjadi salah satu catatan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dan ditangkap luas oleh publik dari seorang menteri terhadap rekan sesama menteri lainnya, bisa menjadi pisau bermata dua.

Gambaran masih rawannya soliditas di internal kabinet mulai terbuka secara gamblang, ketika pemerintahan di bawah Jokowi-JK masuk paruh kedua dalam kinerja satu tahun pertama. Di antara yang menonjol adalah ketika Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkap tentang keberadaan menteri yang telah merendahkan Presiden Jokowi. Tidak lama berselang, reshuffle kabinet dilakukan untuk pertama kalinya.

Saling serang dan kritik secara terbuka ternyata masih berlanjut. Menko Kemaritiman Rizal Ramli tercatat yang paling sering melakukannya. ”Situasi seperti ini bisa jadi positif, tapi jika tidak cerdas mengemasnya bisa juga justru jadi blunder,” kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Toto Izzul Fatah.

Menurut dia, kritik secara terbuka anggota kabinet terhadap rekannya yang memang bisa memberi warna dalam perjalanan pemerintahan. Sekaligus, lanjut dia, juga bisa menjadi tangan presiden untuk mengingatkan salah satu anggota kabinet yang kebetulan memiliki backup politik cukup besar.

”Tapi ingat, jika tidak dikelola dengan baik seperti realitas yang ada sekarang, akan ada kesan kuat kalau presiden belum mampu menampilkan kesan sebagai sosok sebagai strong leader, terutama menghadapi kekuatan politik pendukung saat pilpres,” tutur Toto.

Dia melihat, kalau presiden memang lebih banyak memainkan perannya sebagai penyeimbang kekuatan politik, ketimbang menegaskan dirinya sebagai seorang leader. Konsekuensinya, sejumlah kebijakan terkesan jadi lambat penyelesaiannya. Terutama, yang berhimpitan dengan kepentingan-kepentingan kelompok politik tertentu.

”Gaya diplomasi politik seperti kemarin-kemarin perlu ada perubahan, karena telah dipilih langsung rakyat, harusnya presiden lebih percaya diri membangun komunikasi politik,” imbuhnya.

Dia kemudian mencontohkan tentang keputusan bergabungnya PAN dalam pemerintahan. Menurut dia, kesan kuat yang muncul adalah PAN bergabung karena insiatif sendiri. Atau, bukan karena diplomasi politik dari Presiden Jokowi.

Ketua DPP Partai Golongan Karya Firman Subagyo menilai, situasi kinerja politik pemerintahan hingga saat ini, merupakan sebuah konsekuensi proses transisi. ”Transisi ini kan tidak hanya kepemimpinan, tapi juga kekuasaan dari Partai Demokrat ke PDIP,” kata Firman.

Menurut Firman, kebijakan rezim masa lalu sering tidak sejalan dengan rezim masa kini. Buktinya, pemerintahan Jokowi banyak melakukan penyesuaian anggaran untuk sesuai dengan visi dan misi. Sayangnya, proses penyesuaian itu berjalan lambat yang juga berimbas pada berbagai aspek. ”Belum lagi gejolak politik KMP dan KIH karena tarik menarik kekuasaan. Realitanya seperti itu,” ujarnya.

Namun, dari semua hal, kata Firman, penyesuaian yang paling besar harus dilakukan Presiden Jokowi sendiri. Hanya berpengalaman sebagai wali kota di sebuah daerah yang terbilang kecil, ditambah pengalaman sebagai gubernur DKI Jakarta tidak sampai dua tahun, belum cukup menjadikan Jokowi sebagai Presiden dengan kapasitas dan kapabilitas mumpuni. ”Karena ini lonjakan luar biasa. Pengalaman Jokowi belum banyak soal dunia politik maupun Internasional,” ujarnya.

Sedikit demi sedikit, Firman menilai Jokowi sudah mulai belajar. Namun, untuk satu tahun ke depan Jokowi masih akan melanjutkan pembelajarannya, terutama mendapatkan seorang menteri yang cocok dengan dirinya. Reshuffle jilid dua sejatinya memberi angin segar, namun belum maksimal. ”Presiden seharunya menjadi manajer yang baik. Saat ini Presiden belum menjadi dirigen yang baik. Buktinya, menteri masih berantem, wakil presiden pun masih berbeda pendapat,” ujarnya mengingatkan.

Lalu bagaimana dengan diplomasi luar negeri? Pakar Hubungan Luar Negeri Hikmahanto Juwana mengaku, sikap pemerintah selama ini cukup tegas dalam berpolitik dengan negara lain. Salah satunya, soal pelaksanaan hukuman mati terhadap terdakwa asing. Pemerintah berhasil menampik semua tekanan dan tetap melakukan eksekusi mati.

”Pemerintah sudah membuktikan berpihak kepada warga dalam politik luar negeri. Bukan hanya eksekusi mati, tapi juga penenggelaman kapal dan pernyataan tentang Tiongkok,” ujarnya.

Sayangnya, sikap tegas tersebut hanya dilakukan jika diplomasi yang terkait dengan urusan dalam negeri. Peran-peran Indonesia yang biasanya bisa ikut berkontribusi dalam penyelesaian isu internasional tidak terlihat di era Jokowi. ”Ke depannya pemerintah harus aktif dalam isu internasional. Misalnya, menunjuk Marty Natalegawa untuk rekonsiliasi Korea Utara dan Korea Selatan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care justru menilai kinerja diplomasi Jokowi tak cukup cemerlang. Salah satunya, peristiwa kecolongan pemerintah terkait eksekusi dua TKI di Arab Saudi. ”Solusi, pemerintah dengan moratorium pun solusi yang tepat. Seakarang malah ada ribuan TKI yang berangkat secara ilegal,” ungkapnya. (dyn/bay/bil/rie)

Check Also

Jamin Pelaksanaan Mudik Aman

CIMAHI – Untuk membe­rikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang akan mudik melintasi jalur Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *