Selasa , 20 Agustus 2019
Breaking News
Home / EKONOMI / Soal Isu Bangkrut, Ini Klarifikasi PT Pos Indonesia

Soal Isu Bangkrut, Ini Klarifikasi PT Pos Indonesia

JAKARTA – PT Pos Indonesia menampik anggapan yang viral di media sosial soal kebangkrutan perseroan. Diawali dari statemen Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka soal PT Pos Indonesia (Persero) sedang mengalami krisis keuangan. Pos Indonesia menegaskan kabar tersebut tidak benar.

Dalam rilis tertulis yang ditandatagani Sekretaris Perusahaan Benny Otoyo, PT Pos Indonesia berterima kasih atas perhatian Rieke. Namun, BUMN jasa pengiriman surat dan barang yang juga menjadi bagian sejarah Indonesia ini membantah harus melakukan pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan.

Benny mengatakan, isu yang berkembang ini tidak benar. Ia menyebutkan, tidak ada perusahaan yang tidak memerlukan working capital.

“Kami perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan, dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank,” kata Benny melalui keterangan tertulis yang diterima Jabar Ekspres”, Senin (22/7).

“Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi, bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya, tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” lanjut dia.

Benny menjelaskan, PT Pos Indonesia selama ini memberikan pelayanan berupa pengantaran atau kurir (surat, paket, ecommerce), logistik, jasa keuangan (remitansi luar negeri atau dalam negeri), pembayaran biller (PLN, PDAM, dan lainnya), serta goverment services (public obligation, distribusi meterai, penerimaan setoran pajak, dan kiriman surat dinas.

Menurut Benny, perputaran uang di PT Pos sendiri rata-rata mencapai Rp 20-an triliun per bulan, yang diperoleh dari layanan jasa keuangan yang diberikan.

Isu lainnya, ada yang menyebutkan, PT Pos Indonesia di ambang bangkrut. Benny menegaskan, hal itu tidak benar.

“Tidak benar (PT Pos Indonesia bangkrut),” ujar Benny. Benny menganggap, isu bangkrutnya PT Pos Indonesia merupakan pendiskreditan tanpa data. Ia membeberkan sejumlah fakta seperti rating perusahaan A-, rating medium term notes atau MTN A-, dan semua utang berjalan lancar.

“Hak karyawan tidak tertunda. Kenaikan gaji karena cost of living adjustment terus diterapkan,” papar dia.

Benny mengklaim, seluruh aset tidak ada yang diagunkan dan dalam kendali penuh pihaknya. “Krediturnya bank pemerintah dan bank asing terkemuka di dunia. Pendapatan yang bersumber dari APBN (PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas) mencapai rata-rata sekitar Rp 800-an milyar per tahun,” papar Benny.

Pos Indonesia, lanjut Benny, hingga saat ini masih dapat memberikan layanan pos universal 6 hari per mingu dan Postal Services di luar negeri hanya melayani layanan pos universal 4-5 hari per minggu.

Terkait dengan karyawan, lanjut Benny, tak ada yang terkena PHK karena restrukturisasi. “BPJS, iuran pensiun dibayar lancar dan tidak ada tunggakan sama sekali,” tutup Benny. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *