Kamis , 3 Desember 2020
Home / BERITA UTAMA / UMP Diprediksi Tak Naik, Buruh Meradang
HARI BURUH. Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (1/5/2012). Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan buruh darui berbagai aliansi tersebut dalam rangka memperingati hari buruh dan menuntut untuk peningkatan kesejahteraaan bagi kaum buruh.Tribun Jogja / Hasan Sakri Ghozali

UMP Diprediksi Tak Naik, Buruh Meradang

BANDUNG – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi jika tidak ada kenaikan upah tahun 2021.

Untuk diketahui, wacana besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 kemungkinan tidak akan naik pada 2021 mendatang mengemuka dalam dialog Dewan Pengupahan Nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berlangsung selama tiga hari, tepatnya 15-17 Oktober 2020.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto menegaskan akan menolaknya. “Kita menolak tidak ada kenaikan upah tahun 2021, jangankan turun, enggak naik pasti kita menolak,” ujar Roy, kemarin (19/10).

Roy menyebutkan, serikat akan melakukan langkah-langkah untuk memperjuangkan agar UMP 2021 bisa naik dan tak mengalami penurunan besaran.

“Aksi tetap (akan dilakukan), tapi kajian tetap dilakukan. Karena ada Permenaker. Tidak boleh bayar upah di bawah upah minimum,” kata Roy.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan UMP 2021 diusulkan minimal sama dengan 2020. Sementara, untuk perusahaan terdampak Covid-19 akan menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh. Jika sudah sesuai dalam negosiasi bipartit, maka bisa saja UMP 2021 lebih rendah dari 2020.

“Upah minimum untuk perusahaan yang terdampak covid dirundingkan secara bipartit. Kalau sudah sesuai bipartit bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau sesuai perusahaan secara otomatis tentu berkurang gajinya,” kata Adi.

Adi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, pandemi membuat kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk menaikkan upah minimum.

“Karena kondisi ekonomi yang saat ini memang tidak memungkinkan. Kita juga sesuaikan dengan kekuatan pengusaha itu sendiri karena kita sebetulnya saling tahu satu dengan yang lainnya,” ujar Adi.

Jika dipaksakan UMP 2021 naik di tengah kondisi pandemi, disebut akan semakin banyak pegawai yang dirumahkan bahkan hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sangat bahaya, yang kita tekankan justru dari pencari kerjanya. Pengangguran semakin banyak, PHK juga semakin banyak, begitu juga yang dirumahkan. Ini jangan sampai terjadi berlarut-larut, jadi kami merekomendasikan UMP di 2021 minimal sama dengan UMP di 2020,” tutur Adi.

Meski begitu, keputusan itu belum diketok final. Terkait UMP 2021 naik atau tidak, akan diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan dalam beberapa hari ke depan sampai akhir Oktober akan melakukan serangkaian rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2021.

“Kita baru kemarin Jumat dikumpulkan di pusat. Rencananya kita akan konsolidasi di Dewan Pengupahan Provinsi bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota,” katanya.

Rachmat mengatakan pihaknya sendiri tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan UMP, sehubungan dengan acuan penentuan UMP yang belum ditetapkan.

Misalnya, katanya, yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang berperan dalam penentuan UMP.

Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Ini adalah peraturan baru.

“Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itu, satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru,” katanya.

Kemudian jika mengacu pada Peraturan Menaker Tahun 78 Tanhun 2015 tentang Pengupahan, UMP terbaru ditetapkan berdasarkan hasil penambahan antara UMP tahun sebelumnya ditambah angka inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi.

“Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan permenaker yang lama, maka UMP akan turun,” katanya.

Tentu saja, kata Rachmat, penurunan UMP sangat tidak diharapkan oleh serikat buruh. Karenanya, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi terbaik supaya bisa ditempuh kesepakatan terbaik dari berbagai pihak terkait. (bbs/drx)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *