Selasa , 29 September 2020
Home / BERITA UTAMA / Wabah Korona Bikin Lelang Proyek Gagal, Serapan Anggaran Kacau Balau

Wabah Korona Bikin Lelang Proyek Gagal, Serapan Anggaran Kacau Balau

BANDUNG – Serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jabar hingga bulan September di angka 35,84 persen. Angka itu terbilang rendah lantaran sudah memasuki semester kedua di tahun ini.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar), Prof Asep Warlan Yusuf memandang, daya serap APBD Pemprov Jabar terbilang lemah di masa Pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, ada beberapa yang membuat daya serap lemah. Salah satunya perencanaan yang tidak sesuai dengan fakta sekarang ini.

“Pertama perencana tidak sesuai dengan fakta sekarang ini. Perencanaan sudah di buat tapi fakta tidak memungkinkan pada kwarta pertama 2020 kan. Jadi tidak bisa dibuat apa-apa,” kata Prof Asep saat dihubungi, Rabu, (9/9).

Ditambah, kata dia, perencanaan yang ditargetkan dan akan lelang pada bulan April, Mei dan Juni itu gagal. Sebab, tidak mungkin ia menggunakan situasi dan kondisi seperti itu. “Itu penyebabnya, sehingga daya serap menjadi lemah,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan, penyebab terjadinya serapan rendah itu, adanya rekofusing anggaran. Sehingga, ungkap dia, anggaran yang besar itu kemudian difokuskan ke penanganan Covid-19.

“Jadi wajar setiap sektor akan lemah daya serapnya. Karena ada rekofusing dana, dari yang SKPD diambil ke Covid. Agak susah karena penataan anggaran ini akan menjadi sulit,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membenarkan jika serapan anggaran baru mencapai di angka 35,84 persen. “Untuk serapan belanja barang jasa sudah 40,17%. Belanja modal di 14,90%. Total serapan APBD kurang lebih 35,84 persen,” katanya.

Emil sapaan akrabnya ini menyebutkan, secara total memang mayoritas ada di proyek-proyek infrastruktur. Sehingga, pembayarannya biasanya di akhir tahun.

“Jadi kalau dibayar sekarang juga ya melanggar aturan. Mohon doanya saja agar kita bisa positif dalam pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” jelasnya.

Saat ini, kata Emil, selain fokus menyerap anggaran, pihaknya juga terus memantau soal penanganan Covid-19, terutama soal kedisplinan warga dalam menjalakan protocol kesehatan.

Orang nomor satu di Jabar ini mencatat, denda yang berhasil dikumpul dari penindakan kedisiplinan protokol kesehatan sudah mencapai sekitar Rp 100 juta.

Menurutnya, sejak diberlakukan sanksi administratif salah satunya bagi warga yang tidak memakai masker hingga 29 Agustus 2020, tercatat ada 611.373 pelanggaran dengan dominasi pelanggar perorangan.

“Total denda sudah Rp 100 jutaan, pelanggaran mayoritas masih pelanggaran individu. Sehingga akan ada program lanjutan pembagian masker oleh TNI Polri,” kata Emil.

Emil menambahkan, pergerakan atau mobilitas warga Jabar kini sudah nyaris sama dengan sebelum diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dengan begitu, protokol kesehatan mesti diterapkan secara disiplin.

Menurut Emil, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan masker di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyosialisasikan sekaligus membagikan masker kepada masyarakat.

“Kami melihat juga pergerakan masyarakat di minggu ini sudah hampir sama dengan sebelum PSBB dulu, sehingga pengetatan (protokol kesehatan) 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) menjadi tantangan,” katanya.

Terkait kasus penularan di Jabar secara umum, ungkap dia, saat ini kecenderungan naik dipicu munculnya tiga klaster baru yaitu klaster keluarga, industri, dan perkantoran. “Sekarang trennya sedang naik, karena ada klaster keluarga yang sedang kita teliti,” ungkap Emil.

Sementara untuk klaster industri, saat ini tren mulai menurun seiring dengan penguatan kesepahaman dengan pihak industri untuk mengawasi pekerja sepulang kerja.

“Sekarang para pekerja wajib mengisi kegiatan apa yang dilakukan sepulang kerja, sehingga oleh gugus tugas perusahaan dilakukan pengetesan juga komitmen pengetesan mandiri dengan biaya sendiri,” tutur Emil.

Ia juga menyampaikan, rasio pengetesan di Jabar dalam seminggu kini sudah di atas 50 ribu. Ia optimistis Jabar bisa memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) sebanyak satu persen dari jumlah penduduk dalam lima minggu ke depan.

“Berita baik, Jabar sudah melakukan pengetesan per minggu di atas 50 ribu, melompat dari 19 ribu. Sehingga kini butuh lima minggu lagi kita bisa mengikuti standar WHO yaitu (tes PCR) satu persen dari jumlah penduduk,” ucap Emil.

Meski begitu, lanjut Emil, saat ini Jabar juga masih berhadapan dengan tantangan soal tingkat kesembuhan pasien yang menurut pihaknya masih kurang maksimal.

Dari data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) per 9 September pukul 15:00 WIB, masih ada 6.044 orang dalam perawatan atau isolasi di Jabar.

Emil menerangkan, saat ini Gugus Tugas Jabar pun tengah mempelajari keberhasilan sembuh pada kasus Covid-19 di institusi pendidikan negara.

“Kami sedang mempelajari kasus keberhasilan penyembuhan di Secapa AD, sehingga metoda, obat, dan lainnya akan kami rekomendasikan kepada ribuan kasus aktif yang ada di Jabar,” terangnya.

“Mudah-mudahan seiring dengan kesembuhan, karena tingkat kematian di Jabar relatif rendah, membuat kondisi (penanganan Covid-19) lebih terkendali,” pungkasnya. (mg1/drx)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *