Selasa , 18 Juni 2019
Breaking News
Home / BERITA UTAMA / Wapres JK Siap Lapor Polisi

Wapres JK Siap Lapor Polisi

darikita.com, Bola panas isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kasus Freeport bergulir kian liar. Ketua DPR Setya Novanto yang namanya disebut-sebut sebagai oknum pencatut, kini tak hanya harus menghadapi proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, bisa juga terseret ke ranah hukum.

RAKYAT ACEH/ZULKARNAINI BERSAHABAT: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) didampingi sang istri berkunjung ke Museum Tsunami di Banda Aceh Minggu (15/11) lalu. Terkait kasus pencatutan nama, JK siap melaporkan Setya Novanto ke polisi.
RAKYAT ACEH/ZULKARNAINI BERSAHABAT: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) didampingi sang istri berkunjung ke Museum Tsunami di Banda Aceh Minggu (15/11) lalu. Terkait kasus pencatutan nama, JK siap melaporkan Setya Novanto ke polisi.

Wakil Presiden JK mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kasus pencatutan nama presiden dan wapres. Jika ditengarai mengandung unsur kriminal, maka akan langsung dilaporkan ke polisi. ’’Pasti (dilaporkan). Kalau kriminal tapi tidak dipolisikan, yang tidak melapor itu yang salah,’’ ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma menjelang keberangkatan menuju Manila, Filipina, untuk menghadiri acara APEC, kemarin (17/11).

Saat ini, kata JK, pemerintah masih menunggu bergulirnya proses di MKD DPR untuk melihat reaksi parlemen. Bagaimana jika nanti hasil di MKD kurang greget atau hanya sekedar memberikan teguran kepada Setnov yang notabene adalah pimpinan DPR? ’’Kita lihat saja dulu perkembangannya,’’ katanya.

JK mengakui, dalam pertemuan dengan Setnov di Kantor Wakil Presiden Senin lalu, dia sempat menegur politikus yang punya banyak bisnis di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu lantaran berkembangnya isu pencatutan nama presiden dan wapres. ’’Ya tentu (saya tegur), tapi dia mengatakan tidak terlibat,’’ ucapnya.

JK juga menyebut jika Presiden Jokowi marah karena namanya dicatut dan disebut meminta saham Freeport. ’’Pasti lah, siapa tidak marah kalau namanya dijual-jual,’’ imbuhnya.

Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan, pihak yang diduga Setnov mengatakan kepada seseorang yang disebut sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Presiden melalui Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat kepala staf presiden, disebut menginginkan 11 persen saham Freeport. Sedangkan, wapres akan diberi jatah 9 persen saham.

Terkait disebut-sebutnya nama Luhut yang kini sudah berganti kursi menjadi Menkopolhukam dalam transkrip rekaman yang beredar itu, JK masih akan menunggu pemeriksaan komprehensif di DPR. ’’Masalahnya apa karena disebut nama saja (belum tentu salah, Red), tergantung konteksnya,’’ ujarnya.

Selain Luhut, dalam transkrip tersebut juga ada nama seorang pengusaha berinisal R yang ikut dalam pembicaraan. Terkait hal itu, JK enggan berkomentar. Saat ditanya apakah dirinya kenal dengan pengusaha R tersebut, JK malah tertawa. ’’Ah, kalian (wartawan) pura-pura tidak tahu saja,’’ katanya.

Terpisah, Ketua DPR RI Setya Novanto menepis tudingan bahwa dirinya mencatut presiden dan wapres untuk urusan Freeport. Ia justru beralasan pembicaraannya soal Freeport demi kepentingan rakyat. ’’Kita tidak akan membawa nama-nama bersangkutan (Jokowi-JK), karena tentu saya harus berhati-hati dan sampaikan secara jelas apa yang disampaikan presiden kepada saya. Perhatian untuk rakyat,’’ tuturnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

‎Soal laporan Sudirman ke MKD, Setnov menyebutnya sah-sah saja. Namun, Setya menyebut hal itu urusan Sudirman. ’’Silahkan tanya Sudirman. Tentu kita harus mempelajari dan saling menghormati karena masalah ini harus disampaikan secara jelas‎,’’ tegasnya.

Lalu, apakah Setya memang pernah bersama seorang pengusaha untuk bertemu petinggi PTFI sebagaimana kabar yang beredar? Mantan bendahara umum Golkar itu tak menampiknya. ’’Yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami. Jelaskan program-program ke depan. Beliau juga minta tolong bagaimana ini (Freeport) bisa diberikan jalan keluar‎,’’ tuturnya.

Bagaimana dengan transkrip yang disebut-sebut hasil rekaman pembicaraan yang melibatkan Setya, seorang pengusaha dan dengan petinggi PT FI? Ia mempersilakan rekaman itu didalami. ’’Silahkan saja,‎ yang jelas di DPR ada aturan-aturan,” katanya. ’’Tentu kita harus hargai, tapi semua itu kita lihat lah,’’ terangya.

‎Lantas, apakah akan memenuhi panggilan MKD? ’’Sejak awal saya hargai MKD menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik. ‎Yang berkaitan dengan MKD betul-betul harus dipatuhi dan dihargai,’’ tukasnya. (owi/dna/tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *